Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi langkah pemerintah yang mengalokasikan anggaran bagi pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia (SDM). Apindo berharap hal tersebut disertai sistem kontrol agar SDM bisa terserap industri.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sistem kontrol tersebut diperlukan agar dapat mengimbangi kuantitas yang dikeluarkan dengan kualitas yang diharapkan. Jika tidak, hal tersebut hanya akan menambah volume tenaga kerja terdidik yang tidak dapat diserap industri.
“Oleh karena itu, kualitas kurikulum pendidikan dan pelatihan yang sedang dilakukan pemerintah sekarang harus dikoordinasikan dengan pelaku usaha agar output-nya bisa langsung diserap pelaku industri,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (18/8/2019).
Oleh karena itu, pelaku industri membutuhkan skema insentif pengurangan pajak super untuk mempercepat proses penyamaan kurikulum antara pelaku industri dan sektor pendidikan. Pasalnya, pelaku industri kesulitan mengklaim berbagai insentif yang diberikan pemerintah.
“Sehingga kebijakan-kebijakan insentif tidak membawa dampak ekonomi yang diharapkan.”
Shinta menilai kemudahan skema pemanfaatan regulasi pengurangan ajak super itu akan menjadi kunci dalam pengembangan SDM. Jika skema insentif tersebut mudah, pelaku industri akan beramai-ramai mengadakan kegiatan pelatihan maupun riset dan pengembangan.
Dia berharap trickledown effect pengembangan SDM kepada peningkatan produktivitas ekonomi nasional akan terlihat.
Terpisah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Eko S. A. Cahyanto mengatakan pihaknya optimis dapat menyediakan tenaga kerja siap serap pada tahun depan.
Adapun, tenaga kerja tersebut dihasilkan dari fasilitas pendidikan kementerian sekitar 5.000 orang, balai pendidikan dan pelatihan kementerian sekitar 72.000 orang, dan lulusan sekolah yang mengikuti program link and match sekitar 653.000 orang.
“Kami perkirakan pada 2020 kebutuhan tenaga kerja sekitar 600.000 orang. Itu tentunya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industrinya,” ujarnya.
Ada sekitar 4.000 sekolah menegah kejuruan (SMK) yang memiliki jurusan terkait industri manufaktur. Pihaknya akan terus memfasilitasi program link and match tersebut pada tahun depan dan meningkatkan kualitas kerja sama tersebut.
Kemenperin sudah mengidentifikasi 34 kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Adapun, kurikulum tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar disosialisasikan pada SMK di penjuru negeri.
Pihaknya akan memasukkan guru-guru SMK dalam program magang sektor manufaktur. Hal tersebut bertujuan agar pengetahuan yang diberikan di kelas sesuai dengan keadaan yang terjadi di industri saat ini.
Kemenperin juga akan merevitalisasi mesin-mesin ajar yang selama ini digunakan dalam proses pembelajaran. Pasalnya, sebagian pelaku industri menyatakan mesin yang digunakan SMK-SMK merupakan mesin yang digunakan pada 1999.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
