Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Sebut Kesenjangan di Perdesaan Turun pada 2019

Presiden Joko Widodo menyebutkan kesenjangan di perdesaraan menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,334 pada 2015, menjadi 0,317 pada 2019.
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menghadiri Sidang Bersama DPD-MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019)./ANTARA FOTO-Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menghadiri Sidang Bersama DPD-MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019)./ANTARA FOTO-Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyebutkan kesenjangan di perdesaraan menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,334 pada 2015, menjadi 0,317 pada 2019.

"Demikian juga dengan kesenjangan fiskal antardaerah, di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada 2015, menjadi 0,597 pada 2018," kata Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Selain itu, melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik, pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat.

Selama periode 2017-2018, DAK fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang 17,7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 7,8 ribu meter, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14,2 ribu unit, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 4,0 ribu unit.

Juga peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 373,1 ribu hektare, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8,6 ribu unit per paket.

Pada 2020, Kepala Negara mengatakan selain dukungan pendanaan kelurahan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat.

Selain itu, telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari APBD.

Pemerintah juga akan terus memperbaiki subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG tiga kilogram, serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu, agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Fatkhul Maskur
Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper