Bisnis.com, JAKARTA - Keadilan sosial di sektor energi terus dipenuhi. Tujuannya hanya satu, agar setelah 74 tahun merdeka, rakyat menikmati kemerdekaan sesungguhnya.
Rabu (14/8) menjadi hari penuh kegem- biraan bagi ribuan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Hari itu, aliran listrik akhirnya dari jaring an yang ada di sana akhirnya masuk desa-desa.
Masuknya listrik tersebut menjadi bagian dari program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) atau sambungan listrik gratis bagi rumahtangga yang belum teraliri listrik.
Program tersebut terselenggara berkat kerja sama antara Badan Usaha Sektor ESDM, Kementerian ESDM Peduli (pegawai Kementerian ESDM), corporate social respon sibility (CSR) PT PLN (Persero) One Man One Hope PLN, sinergi BUMN, dan pemerintah daerah setempat.
Rumah sederhana di desa Sonraen, Kabupaten Kupang, NTT, baru saja dipasang sambungan listrik (14/8). Pejabat Kementerian ESDM patungan sukarela membiayai sambungan listrik untuk 2.500 rumah tak mampu di NTB dan NTT.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Mulyana meresmikan program tersebut dengan penyalaan sambung an listrik di beberapa rumah tangga kurang mampu di Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, NTT.
Untuk sambungan listrik gratis yang bersumber dari sumbangan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ESDM, total ada sebanyak 2.500 rumah tangga yang menerima sambungan listrik gratis kali ini, dengan rincian 1.250 rumah tangga di NTT, dan 1.250 rumah tangga lainnya di NTB.
“Yang dilakukan di NTT ini merupakan bentuk kepedulian dari Menteri ESDM Ignasius Jonan yang meminta kami para pegawainya untuk menyisihkan penghasilan untuk berbagi kepada saudara yang belum bisa menikmati listrik dengan pembiayaan sambungan listrik gratis Di NTT ini sekitar 2500 rumah,” katanya.
Berdasarkan data dari Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K, jumlah rumah tangga miskin yang teralokasi mendapat bantuan sambungan listrik gratis sebanyak 254.924 rumah tangga, di mana saat ini telah terpasang 11.000 rumah tangga di NTT melalui CSR PLN.
Rumah tangga miskin itu nantinya akan memperoleh bantuan sambungan listrik gratis dengan golongan tarif 450 VA, sehingga akan mempercepat target rasio elektrifikasi nasional lebih dari 99% akhir tahun ini.
Hingga pertengahan tahun ini, 98,8% rakyat Indonesia sudah terlistriki. Padahal, 4 tahun lalu Cuma 84,3%.
BBM SATU HARGA
Upaya mewujudkan keadilan sosial di sektor energi tak hanya dilakukan pada bidang kelistrikan saja, tetapi juga pada bidang migas, khususnya akses BBM untuk daerah pelosok melalui program BBM Satu Harga.
Daerah pelosok yang harga BBM-nya mahal karena tak ada SPBU, kini bisa bernafas lega karena banyak SPBU mini dibangun agar bisa jual BBM dengan harga yang sama seperti di kota besar. Di Kabupaten Puncak, Papua, misalnya, harga BBM sebelumnya mencapai Rp100.000 per liter, tapi kini sama dengan wilayah perkotaan, yakni Rp6.450 per liter untuk Premium dan Rp5.150 per liter untuk Solar.
Sejak dicanangkan 3 tahun lalu, program BBM Satu Harga sudah dilaksanakan di 163 lokasi dari 170 lokasi yang ditargetkan hingga akhir 2019. Kabar baik pun datang, Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan bahwa program ini akan berlanjut hingga 2024 dengan target 500 lokasi.
Prioritas lain yang dibangun dengan APBN Kementerian ESDM yaitu pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga, pembagian konverter kit LPG untuk nelayan dan petani kecil, lampu tenaga surya hemat energi, pene rangan jalan umum tenaga surya, serta pengeboran sumur air bersih untuk di daerah sulit air.
5 PROYEK BESAR
Lima proyek besar sektor ESDM tercatat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Putra-putri terbaik bangsa diharapkan mampu mengelola sumber daya alam di negeri sendiri.
Pertama, adalah blok migas Mahakam yang kini dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Kedua, Blok migas Sanga-Sanga. Pertamina juga jadi kontraktor di blok yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur ini.
Ketiga, Blok migas Rokan di Riau. Pertamina akan jadi operator blok minyak terbesar di Indonesia ini tahun 2021 mendatang. Keempat, adalah beralihnya mayoritas atau 51% saham PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM (Persero).
Kelima, adalah blok migas Corridor, dimana Pertamina akan jadi operator di tahun 2026. Tahun 2023, partisipasi interes Pertamina di blok gas terbesar kedua di Indonesia ini juga naik dari sebelumnya 10% menjadi 30%.
Akhirnya, seluruh keputusan yang diambil Kementerian ESDM diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial di sektor energi. Tujuannya hanya satu, agar setelah 74 tahun merdeka, rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan sesungguhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
