Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif fiskal bagi para pelaku industri sebagai upaya untuk memacu investasi dan menekan defisit neraca transaksi berjalan. Namun, apakah kebijakan tersebut telah tepat sasaran?
Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Khamdani berpendapat untuk dapat menarik investask ke indomesia bukan semata-mata ditentukan dengan sejumlah insentif yang diberikan pemerintah. Pasalnya, investasi merupakan keputusan besar.
Berdasarkan data Global Investment Competitiveness Survey oleh World Bank, hal yang dicari investor sebelum menanam modal di negara berkembang adalah jaminan kepastian hukum terhadap modal yang ditanamkan.
Hal ini termasuk masalah konsistensi kebijakan dengan pelaksanaan, penghargaan terhadap asas kesakralan kontak, jaminan perlindungan investasi, tidak adanya diskriminasi terhadap investor, dan lain sebagainya.
Selain itu, hal lain yang dicari investor adalah prediktabilitas iklim usaha dan transparansi dari lembaga pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas bisnisnya.
"Kemudahan untuk memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Sementara itu, faktor insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan sebagainya menjadi faktor di bawahnya yang tidak terlalu signifikan," jelas Shinta kepada Bisnis.com, Rabu (14/8/20190.
Shinta menilai sejumlah kebijakan insentif Indonesia yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya sudah cukup menarik.
Namun, kebijakan ini tidak dijalankan dengan konsisten dan konsekuen sehingga investor dalam negeri dan asing banyak yang mengeluh kesulitan untuk mengklaim insentif pajak pemerintah atas investasi.
"Mereka harus mendatangi ke berbagai lembaga, di-pingpong dan akhirnya ditolak tanpa ada alasan yang jelas karena pengalaman insentif seperti ini program insentif pemerintah diragukan keseriusannya dan ini berdampak pada efektivitas kebijakan insentif investasi berikutnya," tuturnya.
Menurutnya, sebaiknya pemerintah membalikkan dulu kepercayaan pasar dan investor terhadap program insentif pemerintah. Hal itu dengan transparansi dan menjalankan dengan konsisten serta konsekuen semua kebijakan insentif yang sudah ada untuk ekspor dan investasi.
"Selanjutnya bisa perdalam dan perluas insentifnya untuk industri yang berorientasi ekspor berdasarkan output ekspornya. Ini harus di-customize berdasarkan output ekspor perusahaan agar pelaku usaha terpacu untuk ekspor lebih agar memperoleh insentif lebih banyak," ucapnya.
Apabila pemerintah tetap berkeinginan untuk menambah insentif lainnya untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor dapat dilakukan dengan meniadakan inspeksi ekspor, pajak ekspor dan pajak impor untuk input produksi komoditi manufaktur yang berorientasi ekspor dan punya nilai tambah domestik yang tinggi.
Insentif yang akan diberikan juga tak harus dalam bentuk fiskal tetapi bisa juga dalam bentuk kemudahan fasilitas perizinan usaha, ekspor-impor, dan perkapalan untuk industri yang berorientasi ekspor sehingga biaya dan waktu untuk ekspor berkurang secara signifikan.
"Perlu juga ada tim khusus untuk mengurai bottlenecking investasi dan perijinan usaha di tingkat nasional dan daerah untuk memastikan realisasi investasi yang berorientasi ekspor berjalan lancar dan cepat memproduksi dan mengekspor. Masih banyak lagi opsi insentif lainnya yang bisa mempercepat kinerja ekspor karena kebutuhan tiap produsen/sektor industri berbeda-beda tetapi harus bisa fasilitasi," terangnya.
Kendati demikian, Shinta menegaskan bahwa pemerintah harus membuktikan dahulu sejumlah kebijakan insentif yang telah dikeluarkan agar dijalankan dengan konsekuen sebelum dikeluarkan kebijakan insentif yang baru. Hal itu agar ke depannya program insentif investasi betul-betul dapat tepat sasaran dan efektif meningkatkan kinerja ekspor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
