Badan Restorasi Gambut: Kebakaran Lahan Timbulkan Kerugian Ekonomi Triliunan Rupiah

selama ini masyarakat masih diizinkan melakukan pembakaran demi membuka lahan di kawasan gambut maksimal 2 hektare. Namun, pengawasan atas pembakaran tersebut seringkali tidak maksimal hingga akhirnya menimbulkan kebakaran lahan.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 13 Agustus 2019  |  18:56 WIB
Badan Restorasi Gambut: Kebakaran Lahan Timbulkan Kerugian Ekonomi Triliunan Rupiah
Petugas gabungan memadamkan api yang membakar lahan di Desa Muara Baru, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Sabtu (10/8/2019). Berdasarkan pantauan satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) terdapat 441 titik api yang terdeteksi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. - ANTARA / Mushaful Imam

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut perlu mengubah kebiasaan melakukan pembakaran untuk membuka kawasan, sebab praktik itu bisa berdampak buruk dan berpotensi menimbulkan bencana kebakaran lahan terutama saat musim kemarau.

Deputi Perencanaan dan Kerjasama Badan Restorasi Gambut (BRG) Budi Wardhana mengatakan, selama ini masyarakat masih diizinkan melakukan pembakaran demi membuka lahan di kawasan gambut maksimal 2 hektare. Namun, pengawasan atas pembakaran tersebut seringkali tidak maksimal hingga akhirnya menimbulkan kebakaran lahan.

“Pemerintah bisa mencarikan alternatif pembersihan lahan tanpa metode pembakaran. Ada misalnya program pembukaan sawah menggunakan mikrobia,” ujar Budi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Kebakaran di lahan gambut menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Berdasarkan data Bank Dunia yang digunakan BRG, saat kebakaran lahan besar-besaran terjadi 2015 lalu nilai kerugian pemerintah mencapai Rp2,5 triliun.

Jumlah kerugian itu belum termasuk dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, terhentinya proses produksi, terganggunya kegiatan perdagangan dan transportasi, serta menurunnya nilai sumber daya di daerah terdampak. Jika ditotal, estimasi kerugian bisa membengkak hingga Rp221 triliun.

Menurut Budi, praktik pembakaran lahan seharusnya menjadi opsi terakhir bagi masyarakat membuka lahan untuk keperluan produksi.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga mengungkap kerja yang sudah dilakukan lembaganya sejak dibentuk 20015 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama ini, BRG disebut fokus untuk penguatan kebijakan terkait restorasi gambut di 7 Provinsi yang memiliki 21 juta hektar lahan gambut.

“Meliputi pendataan karena ketika kami kerja belum adamap kesatuan mengenai gambut. Jadi kami buat peta dan disebut sebagai peta sekunder karena gabungan peta-peta yang sudah ada. Kemudian yang dibebankan ke BRG juga pencegahannya. Jadi yang tadi dibagi wilayah-wilayahnya, yang ada ekstensif kanal dan gambutnya tebal maka bahan bakarnya tinggi menurut kami, dan kami akan fokus ke sana,” ujarnya.

Kebakaran lahan gambut bisa dicegah jika lahan tersebut selalu berada pada kondisi basah. Lahan gambut mudah terbakar karena mengandung banyak karbon atau terpengaruh konversi lahan serta pembuatan kanal.

Kanal dan konversi lahan membuat cadangan air di lahan gambut berkurang saat kemarau, sehingga wilayah ini menjadi kering dan mudah terbakar karena menyimpan banyak sisa tumbuhan di bawah permukaan tanah.

“Upaya melakukan pembasahan atau revegetasi tak akan sustain kalau masyarakat tak dilibatkan. Kami harap mereka nantinya fokus pada mata pencaharian yang ramah dengan lahan gambut basah,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 13 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB ada 863 titik panas di seluruh Indonesia. Titik panas terbanyak berada di Provinsi Kalimantan Barat (391 titik), disusul Riau (230), Kalimantan Tengah (180), dan Jambi (28).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
lahan gambut, kebakaran hutan, Badan Restorasi Gambut

Editor : Rahayuningsih

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top