Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) difokuskan pada pendidikan dan pelatihan vokasi. Pasalnya hingga saat ini 55 persen dari orang Indonesia yang bekerja hanya mengenyam pendidikan setingkat SMP.
Hingga 2024, pemerintah bakal merevitalisasi 3 tingkatan lembaga vokasi antara lain politeknik yang disiapkan untuk menyiapkan tenaga kerja high level thinking, SMK untuk menyiapkan tenaga kerja level operator, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditujukan untuk memberikan pelatihan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah.
“Sejalan dengan fokus terhadap ketiga lembaga tersebut, untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif dari hulu sampai hilir. Sains memang tetap dibutuhkan, tapi vokasi tak kalah diperlukan, sebab kita ingin menjawab tantangan masa kini di mana ada persaingan dengan negara lain,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalm keterangan tertulis, Senin (22/7/2019).
Hal tersebut dimulai dari mereformasi lembaga vokasi dengan penyesuaian kurikulum agar sejalan dengan kebutuhan industri, memperbanyak tenaga pengajar produktif melalui Training of Trainer (ToT), hingga memperbaiki sistem sertifikasi serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi.
Pemerintah mulai tahun ini mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan vokasi dari 721.000 menjadi 2,7 juta pada 2024. Daya tampung politeksnik juga akan terus ditingkatkan dari 365.000 mahasiswa pada 2019 menjadi 731.000 pada 2024.
Jumlah jurusan juga akan ditambah sesuai dengan sektor-sektor prioritas nasional. 265 politeknik baru juga akan terus dibangun hingga 2024.
Selain kuantitas, perguruan tinggi vokasi juga akan ditingkatkan kualitasnya agar menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
Terobosan tersebut dilakukan dengan menyusun kurikulum berbasis industri dengan pola 3-2-1, yaitu tiga semester teori di kampus, kemudian dua semester praktik di industri, dan satu semester praktik yang dapat dilanjutkan di industri ataupun kampus.
Perguruan tinggi vokasi juga diwajibkan untuk memiliki mitra industri untuk mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi vokasi.
Lebih lanjut, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan industri dalam pengembangan vokasi melalui penerbitan PP No. 45/2019 yang memberikan insentif pajak super deduction hingga 200% bagi industri yang terlibat.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi aturan teknis dari PP tersebut saat ini sedang disusun dalam rangka mempermudah wajib pajak (WP) mendapatkan fasilitas super deduction.
Terdapat 487 kompetensi yang dapat diberikan fasilitas super deduction. Dari jumlah tersebut, ada 313 kompetensi yang menjadi prioritas pada politeknik dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma atau vokasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
