Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Genjot Ekspor, Pengusah Minta Peran Negosiator Perdagangan Dimaksimalkan

Sejumlah asosiasi pengusaha meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk satuan tugas (satgas) permanen negosiator perdagangan.
Aktivitas bongkar muat petikemas di terminal petikemas Jakarta International Cointainer Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta/Antara-Wahyu Putro A
Aktivitas bongkar muat petikemas di terminal petikemas Jakarta International Cointainer Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta/Antara-Wahyu Putro A

Bisnis.com, BOGOR--Sejumlah asosiasi pengusaha meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk satuan tugas (satgas) permanen negosiator perdagangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan pembentukan satgas tersebut merupakan jalan tengah dari persoalan komunikasi antar lembaga kementerian.

"Yang berangkat itu kebanyakan eselon II dan itu orangnya gonta ganti mulu. Itu kita repot. Pemahamannya nggak ini, itu juga membuat kita lambat dalam negosiasi-negosiasi kita," ujarnya seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Untuk itu, dia mengusulkan pembentukan satgas dengan personel tetap supaya ketika melakukan negosiasi perdagangan, para negosiator bisa maksimal dalam melakukan tugasnya.

Menurutnya, negosiator perdagangan memegang peran penting untuk meningkatkan volume perdagangan Indonesia ke sejumlah negara sekaligus berpeluang untuk membuka akses ke pasar- pasar baru di luar pasar tradisional.

Saat ini, Hariyadi menjelaskan Indonesia membutuhkan ekspor dan investasi untuk menyelesaikan persoalan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan.

Selain itu, pemerintah juga diakuinya memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi persoalan internal yang menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

"Saya juga usulkan, yang satgas untuk mengawal 16 paket kebijakan ekonomi di bawah Pak Darmin [Menko Perekonomian] kami usulkan diaktifkan. Karena itu masih banyak PR [pekerjaan rumah]-nya belum kelar ya kan," tambahnya.

Pembentukan satgas untuk mengawal 16 paket kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat menyelesailan persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper