Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Perlu Genjot Manufaktur Jadi Andalan Ekspor

Pemerintah disarankan untuk memacu industri manufaktur sebagai salah satu andalan ekspor.
ilustrasi industri garmen
ilustrasi industri garmen

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disarankan untuk memacu industri manufaktur sebagai salah satu andalan ekspor.

Direktur Riset Center of eform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjjalam mengatakan industri manufaktur perlu didorong untuk menjadi sektor andalan ekspor dan menggantikan peringkat minyak sawit (crude palm oil/CPO) sebagai penopang neraca perdagangan.

Menurutnya, sudah waktunya pemangku kepentingan melakukan reformasi struktural untuk menggantikan CPO dengan produk manufaktur.

"Tujuannya bukan sekadar bagaimana mencari produk-produk yang bisa menggantikan CPO, tetapi lebih kepada membuat struktur ekonomi yang lebih kokoh," ujarnya kepada Bisnis, Senin (8/7/2019).

Seperti diketahui harga minyak sawit yang terus merosot hingga akhir tahun lalu membuat para petani kelapa sawit tercekik.

Pemerintah menilai faktor utama penurunan harga tersebut disebabkan oleh penurunan ekspor ke pasar Uni Eropa. Namun, pelaku industri menilai pemerintah terlalu fokus kepada faktor eksternal dan mengabaikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara sebelumnya mengatakan salah satu langkah untuk memperbaiki harga minyak sawit adalah meningkatkan serapan minyak sawit di dalam negeri. Cara yang dapat diambil pemerintah adalah mendorong hilirisasi industri kelapa sawit.

Bhima menilai langkah pemerintah dalam memperpanjang penurunan Dana Pungutan (DP) ekspor CPO menjadi Rp0 hanya bersifat sementara. Pemerintah sebaiknya memberikan insentif yang spesifik bagi pelaku industri tengah dan hilir kelapa sawit untuk menjaga harga kelapa sawit.

“Yang paling penting insentif fiskal, tapi harus secara spesifik. Jadi, tidak bisa jor-joran tax holiday dan tax allowance. Ada [pelaku industri] yang tidak mau mendapatkan tax holiday karena tidak mau laporan keuangannya diaudit,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Andi M. Arief
Editor : Galih Kurniawan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper