Bisnis.com, JAKARTA — Harga tiket mahal yang dikeluhkan masyarakat, belum bisa diatasi, sebab belum ada sinergi efektif antara pemerintah dan maskapai. Masing-masing belum menemukan kata sepakat dan terlihat saling menunggu.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Abdul Aziz dalam keterangan resminya, Rabu (26/6/2019).
“Saat ini di pihak maskapai, ada duopoli antara Garuda Group dan Lion Group sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus segera turun tangan terkait masalah ini,” kata Aziz.
Selain itu, menurut Aziz, pihak pemerintah dan BUMN terkait sektor penerbangan seperti Angkasa Pura, AirNav, dan Pertamina masih belum merespons untuk menurunkan tarif layanan mereka.
"Padahal Avtur, biaya navigasi, serta jasa kebandarudaraan seperti biaya take off/landing dan biaya pelayanan penumpang di terminal bandara merupakan komponen biaya pokok produksi airline. Dengan demikian, turunnya biaya-biaya tersebut diharapkan harga tiket pun bisa turun,” tambahnya.
Kepada BUMN yang berhubungan dengan industri penerbangan, Aziz menekankan adanya niat melaksanakan public service. Seperti jasa bandara untuk layanan maskapai harusnya bisa ditekan. Begitu juga dengan harga avtur agar tidak terlalu mahal dibandingkan dengan di negara lain.
“Bagi masyarakat Indonesia, transportasi udara sangat diperlukan mengingat negara ini sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Dengan harga tiket terjangkau, mobilitas masyarakat pun akan semakin tinggi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” jelas Aziz.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
