KABAR PASAR 26 JUNI: Barang Mewah Sulit Dibendung, Kepemilikan Asing di SBN Nyaris Tembus Rp1.000 Triliun

Berita mengenai sulitnya membendung impor barang mewah serta kepemilikan investor asing di surat berharga negara menjadi sorotan media masa, Rabu (26/6/2019).
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 26 Juni 2019  |  08:39 WIB
KABAR PASAR 26 JUNI: Barang Mewah Sulit Dibendung, Kepemilikan Asing di SBN Nyaris Tembus Rp1.000 Triliun
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan saat acara ngobrol santai di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (10/7/2018). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Berita mengenai sulitnya membendung impor barang mewah serta kepemilikan investor asing di surat berharga negara menjadi sorotan media masa, Rabu (26/6/2019).

Berikut ringkasan topik utama di sejumlah media nasional:

Barang Mewah Sulit Dibendung. Upaya pemerintah mengendalikan impor mulai membuahkan hasil, walaupun masih ada dua jenis produk yang masih sulit dibendung, yaitu barang mewah dan kendaraan utuh. (Bisnis Indonesia)

Kepemilikan Asing di SBN Nyaris Tembus Rp1.000 Triliun. Kepercayaan investor asing makin tinggi terhadap Indonesia yang terindikasi dari kepemilikan mereka di surat berharga negara yang hampir menembus level Rp1.000 triliun. (Bisnis Indonesia)

Sinergi Dorong Penerimaan Negara. Program sinergi antara tiga Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan ditargetkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar yang pada akhirnya dapat berkontribusi signifi kan terhadap penerimaan negara. (Bisnis Indonesia)

Pemerintah Tata Ulang Pos Tarif PNBP. Pemerintah menyatakan akan segera melakukan penataan ribuan pos tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari 45 Kementerian/Lembaga yang saat ini diketahui tidak aktif. (Bisnis Indonesia)

Target Pajak 2020 Berpotensi Membengkak. Potensi shortfall penerimaan pajak tak hanya berpengaruh terhadap kredibilitas anggaran pada 2019, tetapi juga diproyeksikan memengaruhi target-target pertumbuhan penerimaan pajak yang ditentukan pada 2020. (Bisnis Indonesia)

Iklim Bisnis Indonesia Masih Kalah dari Vietnam dan Thailand. Upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dalam negeri belum sepenuhnya mengangkat persepsi investor terhadap Indonesia. Investor melihat Indonesia masih akan tertinggal dibanding negara tetangga. (Kontan)

Insentif Pajak Belum Tentu Dongkrak Sektor Properti. Pemerintah kembali merealisasikan, guyuran insentif bagi industri properti. Melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) memangkas Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk penjualan hunian sangat mewah dari 5% menjadi 1%. (Kontan)

Belanja Subsidi BBM Membengkak Lagi. Pemerintah memperkirakan terjadinya lonjakan realisasi anggaran subsidi energi tahun ini. Penyebabnya, realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) maupun gas elpiji tabung 3 kilogram (kg) melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2019. (Kontan)

Bank Siap Perbesar Kredit ke Swasta. Sejumlah bank besar siap memperbesar penyaluran kredit ke swasta, guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, BUMN diarahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih banyak mencari pendanaan dari pasar modal, seperti melakukan initial public offering (IPO) saham, menerbitkan surat utang, dan sekuritisasi aset. (Investor Daily)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kabar pasar

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top