Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu segera melakukan langkah strategis untuk mengejar penerimaan pajak yang tahun ini penuh dengan tekanan.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa pemerintah perlu segera merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi hal ini.
"Pemanfaatan data internal atau eksternal, pemeriksaan pajak, law enforcement, pengawasan pembayaran perlu ditingkatkan intensitas dan efektivitasnya," ungkapnya seperti dikutip Bisnis, Selasa (25/6/2019).
Apalagi, lanjut Prastowo, pada saat bersamaan, pemerintah berniat menambah insentif pajak bagi dunia usaha. Meski hal ini baik dan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan, tapi juga perlu dipertimbangkan visi holistik dan arah yang jelas agar tidak menggerus penerimaan dalam jangka pendek.
"Tidak semua tuntutan atas nama kemudahan bisnis harus dipenuhi. Hal ini penting untuk menjamin kesinambungan APBN, perekonomian nasional, dan pelaksanaan pembangunan," tambahnya.
Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2019 mencapai Rp496,65 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pajak selama 5 bulan pertama 2019 hanya tumbuh 2,43 persen secara year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh hingga 15,96 persen yoy.
Kinerja pajak ini ditopang oleh PPh non migas yang realisasinya mencapai Rp294,14 triliun, atau hanya tumbuh 7,05 persen yoy jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang peningkatannya mencapai 14,25 persen yoy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
