Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR perlu merumuskan inisiatif baru untuk menyiasati ketidakpastian global terkait dengan perang dagang yang melibatkan Amerika Serika dan China.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kebijakan antisipatif yang berpotensi menganggu perekonomian dalam negeri harus disepakati bersama.
“Inisiatif baru atau kebijakan antisipatif diperlukan agar ekses perang dagang itu tidak menimbulkan kerusakan serius di dalam negeri. Karena itu, Pemerintah dan DPR tidak boleh pasif,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (10/6/2019).
Menurutnya, akibat perang dagang itu, dapat dipastikan menganggu kinerja ekspor dan impor Indonesia yang berujung pada tekornya neraca perdagangan.
Ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan karet tidak akan mulus lagi. Pada saat yang sama, ada potensi pasar Indonesia yang besar akan dibanjiri produk impor.
“Salah satunya adalah produk baja dari China. Dampak lainnya adalah meningkatnya permintaan valuta asing akibat tingginya volume impor. Tingginya permintaan valuta asing berpotensi mendepresiasi rupiah,” katanya.
Dia menegaskan berbagai kemungkinan buruk itu harus diantisipasi. Pemerintah dan DPR harus bersiasat, agar ketidakpastian global itu tidak menimbulkan kerusakan serius. Untuk itu, negara harus dalam situasi kondusif.
“Apalagi, Indonesia memiliki modal dasar yang cukup mumpuni untuk menghadapi karut marut perdagangan global itu. Indonesia masih sangat potensial menarik investasi asing. Pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah juga dapat merangsang investor lokal untuk berbisnis,” tandas Bamsoet.
Bambang meyakini bahwa motor pertumbuhan domestik adalah konsumsi masyarakat yang akan diupayakan tetap tinggi oleh Pemerintah.
Semua itu, masih ditambah lagi dengan naiknya tingkat keyakinan komunitas pebisnis mancanegara. Sebagaimana, tercermin dari pernyataan tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Standard and Poor's atau S&P Global Rating, Fitch Ratings dan Moody’s.
“Modal dasar itu bisa dieksploitasi untuk mempertebal daya tahan ekonomi nasional. Syarat utamanya adalah terjaganya stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum dan terjaganya stabilitas politik,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Bambang juga meminta saat tensi dagang AS dan China tinggi, DPR meminta TNI dan Polri memastikan terjaganya stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
