Pemerintah Harus Hati-Hati Jika Ingin Undang Maskapai Asing

Pemerintah diminta berhati-hati jika ingin memberikan kesempatan bagi maskapai asing untuk menggarap jalur domestik.
Newswire | 06 Juni 2019 12:50 WIB
ilustrasi. - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta berhati-hati jika ingin memberikan kesempatan bagi maskapai asing untuk menggarap jalur domestik.

"Jangan sampai masalah harga tinggi pesawat akan meliberalisasi industri penerbangan nasional," ujar Guru Besar Hukum Internasional dan Hukum Udara Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana seperti dilansir Antara, Kamis (6/6/2019).

Presiden Joko Widodo sebelumnya mewacanakan masuknya maskapai asing untuk melayani jalur domestik Indonesia agar dapat menekan harga tiket pesawat yang mahal.

Kendati wacana tersebut patut diapresiasi, menurut Hikmahanto, perlu dipertimbangkan banyak hal.

Pertama, dalam hukum udara dikenal asas cabotage yaitu untuk jalur-jalur dalam negeri hanya dapat secara eksklusif dilayani oleh maskapai dalam negeri. Bahkan, secara universal ada larangan maskapai asing melayani rute domestik suatu negara.

Pengecualian bisa terjadi apabila tidak ada kesanggupan dari maskapai lokal untuk melayani jalur-jalur tersebut.

Kedua, kurang tepat apabila masalah harga tiket yang membumbung diselesaikan dengan membolehkan maskapai asing melayani rute dalam negeri.

Pasalnya dalam jangka panjang, operasi oleh maskapai asing bisa membuat maskapai lokal mati dalam upaya melayani jalur-jalur domestik.

Ketiga, penyesalan akan muncul pada masa datang apabila maskapai asing sudah masuk menjalani rute dalam negeri dan kemudian akan dilarang. Pemerintah akan sulit untuk membendung peran maskapai asing dengan peraturan perundang-undangan sekali pasar telah dibuka.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
tiket pesawat

Editor : Galih Kurniawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top