Alasan BPK Sebut Beban Utang Pemprov Kaltara Bertambah

Badan Pemeriksa Keuangan RI menyebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih peningkatan aset 14% pada 2017 namun disertai beban nilai utang yang semakin besar.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 05 Juni 2019  |  15:31 WIB
Alasan BPK Sebut Beban Utang Pemprov Kaltara Bertambah
Ilustrasi

Bisnis.com, SAMARINDA - Badan Pemeriksa Keuangan RI menyebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih peningkatan aset 14% pada 2017 tetapi disertai beban nilai utang yang semakin besar.


Melalui siaran pers yang diterima, Rabu (5/6/2019) Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis membeberkan kondisi neraca keuangan Pemprov Kaltara 2018. 


Dia menyebutkan soal total aset yang dimiliki Pemprov Kaltara sebesar kurang lebih Rp6,7 triliun. Aset ini meningkat 14% lebih dari nilai aset pada 2017.  Harry Azhar menambahkan terkait nilai utang, yang pada 2018 tercatat Rp511,2 miliar, meningkat 66,8% dari tahun 2017, atau sekitar Rp300 miliar.


Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Kaltara, Pahyang Suryo, membenarkan tentang nilai utang Pemprov Kaltara pada 2018 sebesar Rp511,2 miliar. Namun, dia menjelaskan bahwa tidak seluruh nilai utang merupakan kewajiban yang harus Pemprov bayar. 


“Ini juga bukan merupakan pinjaman yang diterima Pemprov Kaltara dari pihak ketiga untuk membiayai belanja atau investasi daerah. Jadi jangan berpandangan Pemprov punya utang besar. Apalagi ada yang menganggap Pemprov terlalu boros dan lain-lain,” ujarnya.


Menurut Pahyang, penyajian utang dalam laporan keuangan tersebut, sudah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). 


Oleh sebab itu, Pemprov Kaltara kembali mendapatkan opini tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian dengan tanpa catatan dari BPK RI atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kaltara 2018.


“Tidak semua utang tersebut merupakan kewajiban yang harus dilunasi Pemprov Kaltara. Misal saja, pendapatan yang diterima dimuka, dan jaminan reklamasi. Yang menjadi kewajiban Pemprov, di antaranya utang bagi hasil pajak ke kabupaten dan kota. Kemudian utang belanja operasional kantor, Utang RSUD, dan Utang untuk pengadaan tanah Kota Baru Mandiri (KBM),” ungkapnya.


Kemudian, dalam nominal utang yang dibeberkan, ada yang termasuk utang jangka panjang. Salah satunya adalah Jaminan Reklamasi Pertambangan, berupa deposito atau Bank Garansi yang disimpan oleh Dinas ESDM Pemprov Kaltara. Nantinya dapat dikembalikan kepada pemilik dana. Adapun nilai deposito cukup besar yaitu Rp232,3 miliar. 


Pahyang menambahkan, pembeberan atas kondisi neraca keuangan merupakan bentuk transparansi Pemprov Kaltara. Untuk diketahui, selain neraca keuangan yang telah memenuhi SAP, perolehan WTP juga dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. 


Berdasarkan data indikator yang ada, sejumlah kemajuan telah diperoleh Kaltara. Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio di Kaltara tercatat sebesar 0,303. Angka ini turun sebesar 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,313. 


Angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio, yaitu sebesar 0,389. Selanjutnya, keberhasilan dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2018, IPM Kaltara sebesar 70.56, meningkat dibandingkan dengan IPM Kaltara pada 2017, sebesar 69.84. 


Begitu pun dengan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2018, BPS mencatat, TPT di Kaltara mencapai 5,22% atau sebanyak 17.797 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT Agustus 2017 sebesar 5,54% atau 18.315 orang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
utang, bpk, kaltara

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup