Bisnis.com, JAKARTA – Pada bulan puasa atau menjelang perayaan hari raya Idulfitri, masyarakat Indonesia umumnya menggunakan momentum tahunan ini untuk kembali ke kampung halaman untuk saling silaturahim dan maaf-memaafkan paska berpuasa sebulan penuh dengan keluarga inti maupun teman dan tetangga.
Silaturahim yang sempat terputus karena rutinitas kerja di rantau akan terajut kembali. Ritual sosial ini ditandai dengan pergerakan jutaan manusia dari pusat-pusat ekonomi di mana menjadi tempat mengais rezeki menuju tanah kelahiran untuk sementara waktu. Fenomena sosial dan keagamaan yang menjadi ciri khas budaya Indonesia ini dikenal dengan istilah mudik.
Secara sosial, budaya mudik ini merupakan sendi utama penopang ikatan sosial-primordial di kalangan masyarakat Indonesia dan juga sekaligus menjadi momen indah untuk saling berbagi rezeki, cerita sukses bahkan romantisme masa-masa kecil dengan keluarga dan kerabat.
Mudik bisa dianggap sangat fenomenal, karena terjadi secara serentak dan searah, yaitu terjadi mobilitas jutaan manusia dari pusat-pusat kota menuju daerah-daerah perdesaan dan kota-kota kecil. Olehnya, mudik telah menjadi peristiwa ekonomi penting dalam siklus ekonomi Indonesia.
Pergerakan manusia dalam jumlah yang sangat besar tentunya diikuti juga dengan pergerakan uang. Tingkat perputaran uang yang besar dan cepat atau dalam teori ekonomi disebut sebagai velocity of money akan mendorong produksi barang dan jasa terutama sektor ekonomi riil. Dengan demikian, aliran ‘duit kota’ yang dibawa oleh para pemudik ke daerah-daerah dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi regional.
Jumlah pemudik setiap tahunnya menurut berbagai lembaga relatif berbeda. Pada 2018 lalu Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik mencapai sekitar 19 juta orang. Bahkan menurut studi yang dilakukan oleh Indonesia Development dan Islamic Studies (IDEAS), jumlah pemudik jauh lebih besar lagi, yaitu sekitar 33 juta orang pada tahun lalu.
Berdasarkan pada jumlah pemudik tersebut maka dapat diperkirakan berapa jumlah total peredaran uang dalam peristiwa ekonomi temporal tersebut. Masih menurut studi IDEAS, pada 2018 diperkirakan jumlah perputaran uang mudik mencapai sekitar Rp 197 triliun yang berasal dari pengeluaran selama mudik sebesar Rp138 trilun dan remitansi yang dibawa sekitar Rp59 triliun.
Angka-angka tersebut hampir sama dengan perkiraan kebutuhan uang tunai yang disiapkan oleh Bank Indonesia selama Ramadan dan Idulfitri 2018 yang mencapai sekitar Rp188 triliun secara nasional. Jumlah pemudik dan ‘isi kantongnya’ pada tahun ini tentunya tidak akan jauh berbeda dengan mudik 2018 lalu dan boleh jadi jumlahnya jauh meningkat.
Jumlah peredaran uang mudik yang disebutkan di atas tergolong sangat fantastik mengingat hanya terjadi dalam rentang yang singkat, mungkin hanya sekitar satu minggu sebelum dan sesudah perayaan Idulfitri. Angka tersebut setara dengan 9% APBN 2018 atau 1,3% Produk Domestik Bruto Indonesia.
Angka-angka statistik ini sangat realistis mengingat hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk hajatan tahunan tersebut untuk kepentingan biaya tranportasi mudik, belanja dan bingkisan lebaran, bagi-bagi THR dan rekreasi selama mudik.
Pemerintah dan perusahaan-perusahaan di sisi lain juga sudah mengalokasi THR yang akan dibagikan kepada para PNS dan pegawainya. Tentunya ini menjadi amunisi tambahan kebutuhan spending selama mudik.
Aktivitas yang tidak kalah kontributif adalah perilaku sedekah dan zakat yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada bulan Ramadan dan terutama lagi zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum pelaksanaan salat Idulfitri berdasarkan kadar yang sudah ditentukan.
Misalnya Baznas mengumumkan besaran zakat fitrah dengan uang sebesar Rp40.000 per orang. Secara umum ini mendorong terjadinya transfer pendapatan dari pihak yang kelebihan pendapatan terhadap pihak yang kekurangan ekonomi.
Dahsyatnya potensi ekonomi mudik yang bersifat temporer dan terjadi tahunan tersebut seharusnya tidak menciptakan shock dan instabilitas ekonomi jangka pendek berupa inflasi atau menguap begitu saja tanpa diikuti peningkatan ekonomi produktif di daerah tujuan pemudik.
Semakin besar peredaran uang dalam suatu daerah maka seharusnya ekonomi masyarakatnya juga ikut menggeliat, investasi meningkat, sektor usaha kecil dan menengah tumbuh, pariwisata semakin hidup, tercipta lapangan pekerjaan baru dan pada akhirnya tumbuh sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Apalagi saat ini setiap desa di Indonesia sudah mendapatkan alokasi dana desa yang mencapai sekitar Rp1 miliar per desa per tahun. Dana desa tersebut bisa digunakan untuk penciptaan pariwisata berbasis daerah dan produksi barang dan jasa yang menjadi ciri khas dan keunggulan desa masing-masing. Jika sektor-sektor tersebut tumbuh dengan baik maka dapat menjadi destinasi limpahan ‘uang kota’ yang dibawa oleh para pemudik.
Redistribusi Alami
Dengan demikian aktivitas mudik lebaran merupakan instrumen redistribusi kekayaan nasional yang terjadi secara alami, yaitu terjadi transfer pendapatan dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu individu ke individu lainnya.
Mudik bisa menjadi pendorong terjadinya pemerataan dan keseimbangan ekonomi. Mudik juga dapat mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata.
Banyak juga kalangan yang menilai bahwa fenomena mudik merupakan simbol kegagalan desentralisasi pembangunan ekonomi. Aktivitas ekonomi hanya menumpuk di sekitar ibukota. Menurut data yang ada sekitar 50%-60% dari jumlah pemudik berasal dari Jabodetabek. Kita juga tidak terlalu berharap bahwa ekonomi mudik ini dapat mengubah struktur ekonomi secara signifikan, karena ini hanyalah fenomena singkat.
Hal yang dikhawatirkan adalah ‘uang mudik’ ini justru terkuras di kota dan yang dibawa ke kampung halaman tinggal barang-barang konsumtif, sehingga gagal menjadi uang tambahan bagi sektor ekonomi riil yang ada di perdesaan. Akibatnya, potensi ekonomi mudik gagal menciptakan dinamikan ekonomi regional.
Salah satu yang berpotensi menguras kantong pemudik saat ini adalah tingginya harga tiket pesawat terbang, yaitu rata-rata meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Harga tiket pesawat saja sudah bisa menghabiskan uang THR yang diterima oleh para pekerja atau pegawai. Ini salah satu faktor penyebab kebocoran ‘uang kota’ gagal sampai ke daerah.
Tentunya pemerintah yang katanya pro terhadap pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah harus segera menangani persoalan meroketnya harga tiket yang tidak rasional saat ini.
*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Selasa (21/5/2019)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
