Bisnis.com, JAKARTA -- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menyatakan siap membantu pemerintah daerah guna untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah yang bakal menjadi lokasi ibu kota negara baru. Dukungan ini bakal berjalan setelah lokasi ibu kota negara baru ditetapkan.
Direktur Utama SMI, Emma Sri Martini mengatakan perseroan memiliki beberapa skema untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi porsi pemerintah daerah. Skema itu meliputi pinjaman untuk pemerintah daerah dan penyiapan proyek kerja sama.
"Kami bisa memberikan bantuan pinjaman atau produk lain ke pemda jika, misalnya mereka perlu bangun sarana air minum atau jalan [yang menjadi kewenangan pemda]," ujarnya di Jakarta, Kamis malam (16/5/2019).
Untuk diketahui, pemerintah tengah menggodok lokasi yang akan menjadi ibu kota negara baru. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meninjau lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Pemilihan lokasi ibu kota negara baru bakal ditetapkan tahun ini. Sementara itu, pada 2020 pemerintah akan fokus pada penyiapan lahan sehingga bisa memulai pembangunan pada 2021.
Emma mengimbuhkan, SMI juga bisa melakukan penyiapan proyek infrastruktur bila pemerintah daerah berniat menawarkan proyek kepada kalangan badan usaha. Skema ini dikenal dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Dia menekankan, saat SMI masih menunggu kepastian lokasi yang akan menjadi kandidat ibu kota negara baru. "Jadi kami menunggu penetapan [lokasi] dulu dan itu menjadi kewenangan para expert, baru kami address ke sana," tuturnya.
Sejauh ini, SMI telah memberikan komitmen pinjaman kepad 24 pemda. Per April 2019, nilai komitmen pinjaman yang diberikan SMI mencapai Rp4,3 triliun. Sumatra dan Sulawesi menjadi dua wilayah yang paling banyak diberikan komitmen, masing-masing 52 persen dan 25 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
