Bisnis.com, JAKARTA — PT Adaro Energy Tbk. optimistis bahwa pemerintah tidak akan mengurangi luas konsesi tambang batu bara milik perusahaan kendati emiten berkode saham itu akan berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.
Saat ini, Adaro Energy merupakan perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) Generasi I. Kontrak Adaro akan berakhir pada 2022. Setelah kontrak berakhir, pemerintah akan memberikan perpanjangan kontrak, tetapi berubah menjadi IUPK.
Sampai saat ini, Adaro Energy masih menunggu revisi keenam Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan lebih banyak mengatur soal perpanjangan kontrak tambang.
Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk. Garibaldi Thohir optimistis PP tersebut tidak akan mengurangi luas wilayah lahan tambang dari perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan berubah status menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Emiten berkode saham ADRO itu berstatus sebagai PKP2B Generasi I.
Menurutnya, hanya pemegang izin usaha pertambangan (IUP) baru yang dibatasi luas wilayah tambang maksimal 15.000 hektare (ha). Luas konsesi Adaro saat ini sekitar 34.940 ha.
Dia meyakini bahwa sebagai perusahaan tambang yang telah beroperasi sejak 1982, kontrak Adaro akan diperpanjang tanpa mengurangi luas lahan. Hal ini pun diyakini tidak akan memengaruhi produksi batu bara Adaro.
Kontrak Adaro Energy akan habis pada 2022. Dalam peraturan sebelumnya, pengajuan perpanjangan kontrak PKP2B baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak habis.
“Pemerintah pasti akan sangat adil, kalau misalnya mineral asing saja dapat fasilitas, apalagi pemain batu bara umumnya 99% perusahaan nasional,” katanya, Selasa (30/4).
Direktur Produksi dan Operasi Adaro Mohammad Syah Indra Aman memastikan bahwa pembatasan lahan seluas 15.000 ha hanya berlaku untuk IUP baru. Sementara itu, Adaro termasuk dalam perusahaan tambang generasi satu yang pasti luas wilayah tambang akan disetujui oleh pemerintah.
“Kalau kami sudah menyampaikan rencana tambang untuk seluruh wilayah kami berapa pun besarnya dan disetujui bisa ditambang, se-efisien mungkin, lingkungan terjaga, silakan tetap mempertahankan wilayah,” katanya.
Adaro menargetkan produksi batu bara pada 2019 sebanyak 54 juta—56 juta ton dengan target laba sebelum pajak dan bunga sebesar US$1 miliar—US$1,2 miliar.
Garibaldi Thohir mengatakan, perseroan tetap menyesuaikan serapan batu bara untuk produksi dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) berdasarkan target yang diberikan pemerintah, yakni 25% dari total produksi.
Pada 2018, total volume penjualan batu bara mencapai 54,39 juta ton atau naik 5% dibandingkan dengan 2017. Pangsa pasar penjualan batu bara Adaro ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mencapai 39% dari total penjualan. Sisanya sebesar 30% dijual ke pasar Asia Timur, China 14%, dan India 11%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
