Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 12 kawasan pelabuhan dan bandara mendeklarasikan komitmen bersama pembangunan zona integritas bebas korupsi.
Ke-12 kawasan itu mencakup Bandara Soekarno-Hatta, Juanda Surabaya, Kualanamu Medan, Hasanuddin Makassar, Hang Nadim Batam, dan Bandara Ngurah Rai Bali, serta Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan, Soekarno-Hatta Makassar, Sekupang Batam, dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Deklarasi itu merupakan bentuk komitmen terbuka sehingga masyarakat mengetahui dan ikut memantau pembangunan zona integritas yang sedang dilaksanakan bersama-sama.
"Pertama, ini akan mendisiplinkan semua stakeholder di sana. Kedua, karena ini adalah pintu yang berkaitan dengan wisata dan juga logistik, pasti ini juga akan memberikan dampak yang baik," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dia mengemukakan itu dalam kegiatan Deklarasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Kawasan Bandara dan Pelabuhan Laut Berintegritas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus Peraturan Presiden No 54/2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi tentang Aksi Pencegahan Korupsi. Adapun salah satu subaksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah pembangunan zona integritas pada kawasan strategis, yakni kawasan bandara dan pelabuhan.
Sebelumnya, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub lebih dahulu mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada 29 April 2019 yang ditandatangani oleh 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus H. Purnomo dalam kesempatan yang sama mengatakan pemilihan 21 UPT sebagai proyek percontohan (pilot project) unit kerja yang berpredikat sebagai WBK dan WBBM didasarkan pada beberapa kriteria a.l. memiliki tata kelola organisasi yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengukuran kinerja individu, dan efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik.
Menurut dia, membangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK/WBBM tidak mudah karena pimpinan unit kerja beserta jajarannya harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
“Selain perbaikan internal, unit kerja pelayanan WBK/WBBM juga harus didukung dengan hasil survei eksternal kepada masyarakat yang dilayani tentang persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik baik,” jelas Agus Purnomo.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo yang turut hadir dalam deklarasi mengatakan KPK akan memonitor secara periodik perbaikan di setiap kawasan setelah deklarasi dan penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas.
“Komitmen untuk memperbaiki pusat pelayanan itu adalah menjadi daerah yang betul-betul bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Peresmian itu tidak seketika menjadi bagus, akan tetapi komitmen itu ada,” tutur Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
