Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Luhut: Anggaran Pindah Ibu Kota Lebih Rendah Dibandingkan Ongkos Pembangunan DKI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa. Selain setuju dengan rencana tersebut, Luhut juga membandingkan anggaran pemindahan ibu kota dengan anggaran yang diajukan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada pers mengenai pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta, Selasa (30/4/2019)./ANTARA-Aditya Pradana Putra
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada pers mengenai pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta, Selasa (30/4/2019)./ANTARA-Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa. Selain setuju dengan rencana tersebut, Luhut juga membandingkan anggaran pemindahan ibu kota dengan anggaran infrastruktur yang diajukan Gubernur DKI Anies Baswedan kepada pemerintah pusat.

"Perbaiki DKI saja itu hampir Rp 571 trilun sesuai pengajuan dari Gubernur. Kalau pemindahan Ibu Kota kira-kira, tadi Rp300 triliunan kalau tidak salah angkanya. DKI biarlah menjadi kota perdagangan dan kita mencari kota pemerintahan,"ujar Luhut di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis 2 Mei 2019.

Menurut Luhut rencana pemindahan Ibu Kota itu sejatinya memang sudah lama. Namun, sekarang pemerintah pusat bertekad untuk mewujudkan langkah besar tersebut. "Sekarang itu dibuat kajian oleh Bappenas dan tim Independen. Nanti kalau sudah ada, baru dipaparkan. Prosesnya masih ada beberapa waktu," Luhut menambahkan.

Terkait lokasi mana yang akan dipilih, Luhut menyerahkan hal itu kepada Bappenas, agar sesuai hasil kajiannya. Namun, ia berharap agar lokasi yang dipilih nanti memiliki lahan yang luas dan jauh dari aktivitas gempa bumi. "Lahan yang luas sehingga pengembangannya bagus,"ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah telah siap menyambut rencana pemindahan ibu kota ke wilayahnya. Saat ini telah tersedia lahan seluas 300.000 hektare di tiga kabupaten, untuk menopang pusat pemerintahan, jika Ibu Kota RI jadi dipindah ke Palangkaraya.

Selain Kota Palangkaraya yang menyediakan sekitar 119.000 hektare lahan, Kabupaten Katingan juga menyediakan lahan seluas 81.000 hektare. "Kabupaten Gunung Mas sekitar 98.000 hektare lebih," kata Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, di Palangka Raya, Rabu 1 Mei 2019.

Menurut Fairid, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia pun telah melakukan kajian-kajian sekaligus mengukur daya tampung wilayah ini. "Jadi, apabila pemindahan Ibu Kota pemerintahan Republik Indonesia benar dilakukan di Palangkaraya, maka kami selaku pemerintah daerah sudah sangat siap," katanya.

 

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Rahayuningsih
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper