Bisnis.com, JAKARTA – Penguatan rupiah yang terjadi pasca-Pemilu 2019 masih terbatas mengingat pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum baru dirilis Mei.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter R. Abdullah menilai penguatan rupiah pada Kamis (18/4/2019) masih terlalu dini.
"Kita belum bisa mengharapkan ini terus berlanjut minggu depan," ujar Piter pada Jumat (19/04/2019).
Dia menuturkan ada sejumlah faktor yang memperkuat pandangannya. Pertama, kemenangan masih berdasarkan quick count atau hitung cepat dan hasil ini belum resmi.
Pasangan calon dari salah satu kubu bahkan masih mengklaim kemenangan. "Jadi, belum resmi dan ada kemungkinan berlanjut ke gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Investor masih menunggu," tambah Piter.
Kedua, jika hasil resmi KPU menetapkan petahana sebagai pemenang, sesuai rilis hitung cepat sejumlah lembaga, potensi gangguan masih tetap ada. Salah satunya gugatan ke Mahkamah Agung (MA).
Ketiga, Piter menilai pergerakan rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) sangat dipengaruhi oleh aliran modal asing.
Sekalipun pengumuman resmi menetapkan pemenangnya, rupiah dan IHSG tetap dipengaruhi juga oleh kondisi global. "Kalau globalnya tetap dovish, rupiah dalam jangka menengah panjang berpotensi menguat."
Sejauh ini, dia tidak melihat risiko melemahnya rupiah dari faktor eksternal karena kondisi global relatif sama, yaitu perlambatan ekonomi dengan kecenderungan kebijakan bank-bank sentral khususnya Fed tetap dovish.
Dia melihat risiko bagi rupiah ada di sisi domestik. Jika perselisihan hasil pemilu ini tidak segera berakhir atau justru semakin meruncing, aliran modal bisa berbalik rupiah dan IHSG melemah. Piter berharap hal tersebut tidak terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
