Di penghujung Februari 2019, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan film Dilan 1991. Film ini kabarnya konon menyerap tak kurang dari 800.000 penonton pada pemutaran di hari pertama.
Keesokan harinya, film tersebut membukukan rekor baru, yakni mencapai sejuta penonton hanya dalam 2 hari. Hal yang menarik, mulai Rabu, 6 Maret Dilan berhadapan langsung atau head to head dengan raksasa dari Hollywood, Captain Marvel.
Praktis, layar bioskop di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan hanya menayangkan dua film laris tersebut. Sebuah fenomena yang jarang terjadi di negeri ini. Produk lokal bisa bersaing ‘gagah’ dengan salah satu ikon hiburan dunia.
Di luar hiruk-pikuk Dilan 1991 dan Captain Marvel, pelaku usaha, terutama industri keuangan, tampak lega dengan keputusan Bank Indonesia. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Maret lalu memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%.
Keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal perekonomian, khususnya untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.
Kebijakan suku bunga dan nilai tukar tetap difokuskan pada stabilitas eksternal. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan-kebijakan lain yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik.
Baca Juga
Definisi reverse repo rate adalah suku bunga transaksi Surat Utang Negara (SUN) dari BI kepada perbankan dengan syarat akan dibeli lagi oleh bank sentral pada jangka waktu tertentu. Sinergi dengan sinyal BI sebelumnya, repo rate diupayakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi (eksternal) sekaligus untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.
Walaupun menurut UU No. 23/1999 yang diubah sebagaimana UU No. 6/2009, tugas utama BI hanya satu, yakni memelihara stabilitas nilai rupiah. Kalau pun kebijakan moneter BI membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi, hal itu menjadi tujuan sekunder (Kuncoro, 2016).
Saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, harga komoditas global, termasuk harga minyak dunia juga menurun.
Secara teori, suku bunga acuan berdampak pada pertumbuhan (growth) sebagai indikator pemulihan ekonomi. Efektivitasnya dapat ditelusur melalui jalur suku bunga perbankan. Pemangkasan suku bunga acuan akan menurunkan suku bunga kredit, yang selanjutnya meningkatkan penyaluran kredit perbankan sehingga menggerakkan aktivitas perekonomian (sektor riil).
Pada jalur lain, pemangkasan suku bunga acuan akan menurunkan suku bunga simpanan. Hal ini memicu pemilik dana (investor) untuk menambah konsumsi dan investasi daripada menyimpan dananya di perbankan. Konsumsi dan investasi adalah komponen dari permintaan agregat dalam persamaan ekonomi.
Artinya, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang dibidik dari kebijakan likuiditas sejatinya dapat berjalan seiring dengan tujuan stabilisasi yang akan dicapai lewat kebijakan suku bunga acuan.
Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga acuan juga berimbas pada pertumbuhan lewat nilai tukar. Pemangkasan suku bunga acuan mendorong penurunan suku bunga diferensial lintas negara. Akibatnya, investor asing tertarik untuk melepas modalnya, likuiditas menyusut, permintaan dolar naik, cadangan devisa menipis, dan rupiah terdepresiasi.
Lebih lanjut, depresiasi akan mendorong ekspor dan menekan impor. Kenaikan nilai ekspor ini akan berdampak pada kegiatan ekonomi secara simultan. Pada titik ini, tujuan stabilisasi nilai tukar yang digapai lewat kebijakan suku bunga acuan masih berjalan seiring dengan tujuan pemulihan ekonomi tetapi harus mengorbankan cadangan devisa.
SOLUSI
Untuk mempertahankan stabilitas ekonomi perlu langkah yang tepat, terukur dan terintegrasi dengan semua pihak. Dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, diperlukan koordinasi antara pemerintah dan otoritas terkait.
Koordinasi dalam mendorong permintaan domestik dan menjaga stabilitas eksternal dengan cara mendorong ekspor, pariwisata dan aliran modal asing (foreign direct investment). Agar program stabilisasi bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter melalui repo rate mutlak harus dilengkapi dengan beberapa kebijakan tambahan.
Pertama, optimalisasi paket-paket kebijakan ekonomi agar betul-betul menjadi daya dorong bagi peningkatan kapasitas produksi terutama yang berorientasi ekspor (export site). Reformasi UU Kepabeanan dan Perpajakan menjadi mendesak untuk dilakukan.
Kedua, penajaman alokasi anggaran yang sebelumnya untuk subsidi menjadi belanja yang produktif. Belanja subsidi memang bisa memproteksi kelompok masyarakat miskin yang rentan gejolak harga. Belanja yang produktif, misalnya proyek padat karya, juga memiliki efek proteksi tetapi memberikan pengganda ekonomi (multiplier effect) yang lebih besar.
Ketiga, pemantauan atas distribusi bahan pangan yang bergejolak. Kenaikan harga pangan (terutama sembilan bahan pokok) diklaim akibat permainan kartel di tingkat distributor. Kelangkaan komoditas di saat-saat tertentu menjadi indikator nyata adanya praktek kartel di Indonesia.
Dalam konteks ini, Kementerian Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan bisa menuntaskan persoalan tersebut.
BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 6,00% akan menjadi generator dan energizer bagi aktivitas ekonomi di sektor riil menjelang dan selama gelaran pesta demokrasi 2019. Ekspektasi ini akan lebih cepat terwujud jika pertumbuhan ekonomi global membaik, pertumbuhan ekonomi domestik terjaga, nilai tukar rupiah menguat, inflasi menurun dan tetap terkendali.
Semoga di tahun politik ini stabilitas eksternal perekonomian dan stabilitas keamanan internal kita menjadi semakin kuat. Tetap optimis dan bahagia, seperti senyum Dilan, Milea dan captain Marvel di akhir film.
Agus Widodo
DosenFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Solo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
