Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan akan terus mengelola utang dengan hati-hati.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dalam laman resmi Kemenkeu Kamis (28/3/2019) mengatakan, utang yang diajukan oleh Pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2018 telah digunakan untuk pembiayaan kebutuhan yang bersifat prioritas.
Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan manfaat jaminan sosial bagi masyarakat luas.
Menkeu juga menjelaskan pengelolaan utang negara dilakukan pemerintah secara prudent antara lain dapat dilihat dari rasio utang yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).
“Walaupun Pemerintah mencari pinjaman, kebijakan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan pinjaman dalam rasio utang yang aman yaitu pada kisaran 30% dari produk domestik bruto,” jelas Menkeu dikutip, Kamis (28/3/2019).
Kendati demikian, Menkeu mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berisi antara lain komponen pendapatan, baik dari perpajakan, hibah, maupun pembiayaan dan belanja bukanlah merupakan tujuan namun alat mencapai tujuan bernegara dan mencapai kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, Menkeu memastikan bahwa Pemerintah sudah, dan akan terus mengelola APBN secara profesional dengan berprinsip APBN adalah uang rakyat.
“Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran setiap tahun. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa APBN adalah uang rakyat. Maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus sebesar-besarnya membawa manfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkas Menkeu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
