Bisnis.com, JAKARTA - Perencanaan bisnis pembangunan mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT) dipertanyakan, karena ketidakjelasannya dalam menentukan besaran tarif yang harus dibayarkan penumpang.
Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mempertanyakan tujuannya dibangunnya kedua fasilitas angkutan massal tersebut. Sebab, hingga kini masih belum ada kejelasan terkait dengan tarif yang akan diberlakukan bagi masyarakat.
"Apa tujuan dibangunnya MRT dan LRT? Untuk mengatasi kemacetan? Siapa yang membuat macet? Pengguna kendaraan pribadi? Kalau kendaraan pribadi, yang pakai kendaraan pribadi siapa? Apakah orang mampu atau orang kurang mampu? Kalau sudah begitu, masih mau bilang MRT dan LRT disubsidi?" ungkapnya Senin (25/3/2019).
Dia menyebutkan subsidi, yang diberikan untuk menaiki MRT dan LRT bukan untuk membayar selisih tarif melainkan membuat pengguna angkutan pribadi beralih ke angkutan umum.
Dia menegaskan, peralihan yang dimaksud haruslah dari pengguna kendaraan pribadi bukan dari pengguna angkutan umum seperti Transjakarta (TJ), karena kalau yang beralih pengguna TJ keberadaan MRT jadi tidak ada gunanya.
"Itulah gunanya business plan, itulah gunanya outline business case (OBC). Jika tidak ada pengupayaan properti, jangan harap juga tarifnya bisa murah. Subsidi itu dianggarkan, tapi pendapatan nonbisnis inti seperti properti bisa menjadi solusi untuk meringankan," terangnya.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini juga menilai seharusnya perkara tarif dan subsidi MRT dan LRT ini sudah selesa sejak lama. "Cuma sekarang ini kan jadi proses politik," imbuhnya.
Djoko menyarankan agar tarif tidak lebih dari Rp10.000 dan tidak boleh setara dengan tarif KRL antara Rp3.000--Rp6.000. "Tidak mungkin setara KRL, karena KRL menggunakan kereta bekas dan jalur yang sudah ada," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
