Bisnis.com, SURABAYA - Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Imron Mawardi menilai bahwa pemerintah perlu memfasilitasi UMKM secara komprehensif mulai dari hulu hilir sampai sumber daya manusia dan permodalan.
"Upaya pemerintah Jatim selama ini sudah ada tapi belum komprehensif. Maksudnya, problem UMKM itu kan banyak, jadi harus ditangani semuanya, tidak hanya permodalan, tapi juga akses pasar dan lainnya," katanya seusai menjadi narasumber Seminar UMKM yang digelar PWI dan Sampoerna, Rabu (20/3/2019).
Imron menjelaskan kelemahan UMKM yang pertama adalah sumber daya, termasuk manusianya, dan juga sumber modal. Saat ini yang dibutuhkan UMKM terutama skala mikro adalah kemudahan akses mendapatkan modal dengan cepat.
"Sebenarnya mikro itu dapat pinjaman modal agak mahal sedikit (bunga) tidak masalah, yang penting mudah. Dari pada mereka harus ke rentenir dikejar bunga besar sampai 30% lalu harus balikin dalam waktu 3 bulan," jelasnya.
Menurutnya, sektor usaha mikro ini tergolong kegiatan usaha yang high cost karena balik modalnya tidak bisa langsung besar. Faktor high cost tersebutlah yang perlu ditanggung oleh pemerintah.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan dalam memberikan fasilitas. Misalnya, UMKM yang berorientasi ekspor, maka fasilitas yang diberikan juga berbeda seperti pameran di luar negeri.
"Kalau itu UMKM dengan pasar domestik, maka yang difasilitasi juga beda, misalnya fasilitas dari sisi jalur distribusinya," katanya.
Imron menambahkan, UMKM di Jatim ini mengalami pertumbuhan yang pesat, dan didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Hanya saja, PDRB dari pertanian ini tidak terlalu besar sehingga dibutuhkan upaya peningkatan produksi dari dari hulu pertanian.
"Nah, ini masih menjadi PR kita bagaimana mengembangkan UMKM dari hulu, bagaimana mengembangkan industri atau UMKM berbasis pertanian supaya growth di sektor pertaniannya tinggi, di hasil olahan pertanian juga tinggi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
