Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama pada Selasa (19/3/2019) mulai membuka pelunasan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2019 tahap pertama.
Tahun ini. pelunasan BPIH dibagi dalam dua tahapan yakni pelunasan tahap pertama akan berlangsung dari 19 Maret hingga 15 April 2019, sedangkan pelunasan tahap kedua mulai tanggal 30 April hingga 10 Mei 2019.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muhajirin Yanis mengatakan hingga penutupan transaksi pada hari pertama terdapat 19.401 jemaah haji sudah melakukan pelunasan.
"Sudah sebesar 10% kuota jemaah haji reguler yang sudah terlunasi. Untuk TPHD (Tim Petugas Haji Daerah), sampai hari ini belum ada yang melunasi," ujarnya, Selasa (19/3).
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/2019 M mengatur bahwa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000. Jumlah ini terdiri dari 204.000 kuota haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi menjadi dua, yaitu: 202.487 untuk jemaah haji dan 1.513 untuk TPHD.
Dia menambahkan calon jemaah paling banyak melunasi pada hari pertama ini berasal dari Jawa Barat sebanyak 5.743 orang, Jawa Timur sebanyak 3.943 orang, Jawa Tengah sebanyak 1.792, dan Banten 1.448 orang.
Baca Juga
Mulai tahun ini, calon jemaah haji dapat melakukan pelunasan dengan datang langsung ke Bank Penerima Setoran awal (BPS) dan bisa dilakukan melalui internet dan mobile banking. Hal itu mempermudah calon jemaah haji untuk membayar biaya haji.
"Tahun ini kami permudah jemaah dalam membayar. Yang telah melunasi BPIH 2019 akan diumumkan berdasarkan nomor porsi per kabupaten/kota atau provinsi oleh Kemenag, melalui kantor wilayah masing-masing daerah," katanya.
Pada tahun ini pula, Kemenag juga memprioritaskan pelunasan kepada calon jamaah haji yang batal berangkat pada 2018.
"Yang gagal berangkat pada tahun lalu akan diberangkatkan pada tahun ini. Penundaannya bukan dari pihak kami tetapi problem dari mereka sehingga baru berangkat tahun ini. Kami beri kesempatan pertama kepada jemaah yang tahun lalu batal berangkat untuk melakukan pelunasan tahap pertama," tutur Muhajirin
Pengamat Haji Indonesia Ade Marfuddin Rabithah berpendapat meski pemerintah telah memberikan waktu selama sebulan untuk melakukan pelunasan, tetapi diharapkan sosialisasi ini tetap dilakukan terutama untuk di daerah.
Pasalnya, sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Kemenag kepada calon jamaah haji kurang sampai ke sasaran.
Para calon jaamah pun mau tak mau pro aktif bertanya ke Kantor Kemenag di wilayah untuk mendapatkan segala informasi yang bersangkutan dengan haji.
"Ini sosialisasi perlu gencar dilakukan agar mereka bisa menyiapkan dana untuk pelunasan biaya haji lebih awal dan tahu harus menyetorkan dana tersebut ke bank mana," ucapnya.
Dia berharap agar pemerintah juga terbuka terkait penggunaan dana optimalisasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Para calon jemaah haji pun harus tahu ada direct cost dan indirect cost.
"Semua informasi yang diperlukan jemaah haji ini harus terbuka. Jangan sampai membuat mereka bingung," ujar Ade.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
