Bisnis.com, JAKARTA -- Ancaman downside risks yang berasal dari global dapat menimbulkan stagnasi hingga perlambatan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini.
Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsing memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan stagnan di kisaran 5,17%-5,2% dengan adanya downside risks atau risiko penurunan dari global tersebut.
"Saya perkirakan 5,17%-5,2%, tapi bisa agak ke bawah karena tampaknya kuartal pertama ini akan sulit mencapai 5,2%," ujar Lana kepada Bisnis, Rabu (27/02/2019).
Jika pertumbuhan keseluruhan tahun disasar pada kisaran 5,3%, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi pada semester pertama harus mencapai 5,25%.
Dari komponen penunjang pertumbuhan ekonomi, Lana melihat investasi dan ekspor memiliki tantangan yang cukup besar. Investasi, kata Lana, akan sangat dipengaruhi oleh kondisi suku bunga global yang masih tinggi.
Ketika suku bunga tinggi, investor pasti akan menghitung berapa imbal hasil yang akan mereka peroleh karena modal investor asing umumnya mengacu pada bunga kredit di pasar internasional.
Untungnya, Federal Reserves (Fed) tidak akan agresif untuk menaikkan suku bunganya pada tahun ini, di mana pasar memperkirakan kenaikannya hanya akan terjadi sebanyak satu kali.
Target pertumbuhan investasi sebesar 7% dinilai masih realistis. Namun, tantangan pertumbuhan investasi juga akan berasal dari kondisi di dalam negeri. Pemilu akan membuat investor 'wait and see' hingga administrasi pemerintahan baru terbentuk karena kerja efektif pemerintah praktisnya hanya akan berjalan hingga Maret, karena Pemilu akan dilakukan pada April 2019.
Sekitar 40% menteri di kabinet Presiden Joko Widodo juga merupakan orang partai sehingga fokusnya akan terbagi. Lana memperkirakan pemerintahan akan kembali fokus setelah Lebaran. Setelah itu, otoritas pemerintah akan disibukkan dengan pergantian administrasi. Saat pergantian kepemimpinan di dalam kabinet, Lana menilai menteri atau pejabat pemerintah akan enggan untuk menandatangani kebijakan-kebijakan strategis.
"Akhirnya efektivitas pemerintahan bisa terganggu." Lana berprasangka penurunan investasi pada 2018 turut dipengaruhi oleh Pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk provinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini perluu studi lanjutan.
Selain investasi, Lana juga menyoroti risiko yang membayangi ekspor. Di sisi ekspor, dua faktor utama baik volume dan harga sulit untuk dikontrol oleh pemerintah. Faktor volume sulit dikendalikan karena ini bergantung pada pertumbuhan negara mitra dagang. Sementara itu, faktor harga ditentukan oleh pasar internasional.
Dengan adanya resolusi antara China dan AS, dia berharap perbaikan ekspor dari sisi volume dapat terlihat. Akan tetapi, perbaikan dari sisi harga akan sulit. Selama harga minyak
"Kecenderungan harga ini turun, karena Trump tidak suka harga minyak tinggi. Sempat naik, tetapi ketika dia pidato, turun lagi," tegas Lana. Selama harga minyak mentah tidak bisa meningkat, harga komoditas lain tidak bisa meningkat. Padahal, komoditas ekspor utama Indonesia masih didominasi oleh minyak sawit dan hasil tambang serta.
"Nah, ini akan menjadi faktor yang membuat kita agak sulit mengejar 5,3%."
Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan ancaman perang dagang, hambatan dagang di negara tujuan ekspor dan perlambatan ekonomi global, terutama di Jepang, Eropa dan AS, akan menjadi downside risk yang harus diperhatikan ke depannya.
Di sisi lain, dia melihat pengaruh harga komoditas perkebunan dan batu bara akan membebani ekspor yang seharusnya bisa menjadi motor pertumbuhan. Dari sisi finansial, pengetatan likuiditas global akan berpengaruh, termasuk ke sektor perbankan di Indonesia. Alhasil, kredit ke sektor riil bisa stagnan pada tahun ini.
"Dengan demikian, pertumbuhan bisa berada di 5%, bahkan mungkin menyentuh 4,8%-4,9%," ujar Bhima.
Senada dengan Lana, Bhima melihat pertumbuhan investasi 7% masih akan sulit. Dia memperkirakan investasi masih stagnan di kisaran 6,6%-6,8% pada tahun ini. Adapun, investasi dari dalam negeri dan BUMN masih akan mendominasi pertumbuhan. Sementara itu, investasi asing masih akan menunggu Pilpres selesai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
