Biodiesel, Gantungan Masa Depan Energi Nasional?

Dibutuhkan formulasi penerapan biodiesel yang bisa menguntungkan semua pihak, agar Indonesia mampu mengurangi belenggu ketergantuan impor minyak.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 26 Februari 2019  |  16:09 WIB
Biodiesel, Gantungan Masa Depan Energi Nasional?
Infografik biodiesel. - Bisnis/Ilham Nesabana

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia merupakan jazirah minyak sawit yang kelak siap menggantikan posisi negara-negara Timur-Tengah dalam hal pasokan bahan bakar dunia. Tren global yang kian masif mencari bahan bakar dari sumber terbarukan, menguntungkan posisi salah satu negara pemilik perkebunan sawit terbesar di dunia ini. 

Bahkan, Badan Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO) menempatkan Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di Asean maupun dunia, sekaligus menjadi negara eksportir terbesar. Indonesia mengungguli produsen terbesar lainnya seperti Malaysia, Thailand, Nigeria, Kolombia, dan Papua Nugini.

Dalam hal energi baru terbarukan, pemerintah pun telah melirik potensi besar tersebut. Terdapat program yang mengarahkan sawit sebagai sumber energi menggantikan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Sejak 2006, pemerintah telah menerbitkan beleid berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal itu menandai dimulainya program produksi dan konsumsi BBN, di mana ditargetkan pada 2025 bisa mencapai 5% dari bauran energi nasional. 

Petani memindahkan kelapa sawit hasil panen ke atas truk di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018)./JIBI-Rachman

Kemudian, menyusul lahirnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang mandatori BBN dalam hal ini biodiesel, sebagai pengganti solar. Dalam Permen itu disebutkan target penggunaan BBN 20% untuk kurun waktu 2016-2025 dan meningkat sebesar 30% untuk 2026-2050.

Lewat payung hukum tersebut, pemerintah mengasumsikan bisa memangkas penggunaan solar sebanyak 0,21 juta kiloliter (KL), dengan pemanfaatan B35 pada 2030 untuk wilayah Jabodetabek. 

Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2018 berjudul “Energi Berkelanjutan untuk Transportasi Darat” yang dirilis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), tercatat konsumsi energi final (tanpa kayu bakar) Indonesia pada 2016 masih didominasi oleh BBM dengan porsi 47%. 

Berdasarkan outlook tersebut, BPPT memperkirakan kebutuhan energi nasional pada 2050 terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan harga energi. Asumsinya, sejalan dengan  pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 6,04% per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,71% per tahun selama 2016-2050, laju pertumbuhan kebutuhan energi final mencapai 5,3% per tahun. 

Untuk itu, kebutuhan energi meningkat dari 795 juta Setara Barel Minyak (SBM) pada 2016, menjadi 4,5 miliar SBM pada 2050.

Pada 2050, pangsa kebutuhan energi final terbesar adalah BBM yakni sebesar 40,1%, diikuti oleh listrik (21,3%), gas (17,7%), batu bara (11,0%), dan sisanya LPG, BBN, dan biomassa masing-masing di bawah 4%.

Hingga 2016, penggunaan bensin mendominasi dengan pangsa 83,1%, diikuti oleh minyak solar dengan 13,7%. Pangsa ini diproyeksi relatif tetap hingga 2050.

Dengan bayangan masa depan tersebut, upaya pemerintah menggalakkan program biodiesel patut diapresiasi.  Apalagi, mengingat Indonesia kini merupakan negara net importer BBM sejak 2004, di mana sepertiga dari konsumsi dipasok impor. 

Secara sektoral, transportasi memiliki pangsa paling besar dalam konsumsi BBM, yaitu sebesar 42%, lebih tinggi dari sektor industri dengan pangsa 36%.

Lagi-lagi, pemerintah boleh dikatakan jitu menelurkan program konversi penggunaan solar ke B20 yang telah berlangsung, lebih besar menyasar sektor transportasi. 

Kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan KH. Abdullah Syafei, Jakarta, Senin (7/1/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto menilai kebijakan pemerintah sejauh ini bisa diterima oleh pelaku industri. Menurutnya, dengan melihat konsumsi BBM yang terus bertambah, penggunaan energi alternatif seperti biodiesel merupakan langkah tepat.

“Kami selalu mendukung program positif tersebut,” ungkapnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Di sisi lain, pada pelaksanaannya, program B20 diakui minim keluhan.

“Produsen otomotif sejauh ini belum ada yang mengajukan keluhan, artinya lancar,” tukas Jongkie.

Berdasarkan outlook BPPT, yang menjadi kendala ke depannya yaitu tahap lanjutan dari B20, sebagaimana peta jalan yang telah disusun dalam peraturan.

“Untuk itu, pemerintah perlu membuat formula dan kebijakan yang tidak membebani pengguna biodiesel dan produsen otomotif,” tulis laporan tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, selama pelaksanaan program B20, terdapat kejadian fatal yang merugikan pengguna. Pada November 2016, B20 yang beredar mengalami kontaminasi air, hal ini pun diakui sebagai kesalahan oleh PT Pertamina (Persero).

Belum Signifikan
Namun, catatan statistik belum menunjukan signifikansi penerapan biodiesel di Tanah Air. Lihat saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan biodiesel belum bisa menekan importasi migas.

Hal ini tergambarkan dari volume impor migas. Pada 2014, volume impor migas mencapai 48,86 juta ton. Pada 2018, volume impor komoditas itu mencapai 49,21 juta ton.

Sebaliknya, dari sisi nilai, importasi migas cenderung fluktuatif mengikuti harga minyak mentah dunia. Paling besar, nilai impor migas terjadi pada 2014 dengan nilai US$43,45 miliar, sedangkan pada tahun lalu nilainya hanya sebesar US$29,86 miliar. 

Penggunaan B20 pun masih lamban bila ditilik dari data produksi biodiesel nasional. Sejauh ini, utilisasi pabrik biodiesel maksimal hanya 30% dari total kemampuan produksi nasional. 

Berdasarkan Buku Saku Energi 2018 yang diterbitkan Kementerian ESDM, total kapasitas pabrik pengolahan biodiesel mencapai 12,05 juta kiloliter (KL). Sementara itu, untuk bioethanol, total kapasitas mencapai 40.000 KL, dengan satu lokasi pabrik di Jawa Timur.

Pengendara mengisi bahan bakar di SPBU, di Jakarta, Senin (9/4/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Sebaliknya, dari sisi utilisasi pabrik biodiesel, jumlahnya tercatat mencapai 3,41 juta KL pada 2017. Untuk konsumsi domestik sebesar 2,57 KL dan ekspor sebanyak 187.000 KL. 

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) M.P Tumanggor mengungkapkan program biodiesel merupakan visi nasional. Dari sekitar 47 juta ton produksi sawit pada 2018, program B20 telah meningkatkan konsumsi domestik.

“Apalagi, visi besar biodiesel mengurangi ketergantungan impor minyak, yang berarti menyelamatkan devisa negara,” ujarnya.

Sebaliknya, Tumanggor meminta pemerintah untuk mengoordinasikan program ini pada tahap selanjutnya dengan berbagai pihak, terutama pelaku industri.

“Artinya, tiap teknologi, baik itu kendaraan maupun industri, harus bisa disesuaikan dengan konsumsi  biodiesel,” ucapnya.

Di lain pihak, perkiraan jumlah konsumsi BBM pada masa mendatang merupakan momok bagi pemerintah, beban subsidi bakal terus membengkak. Namun, pemanfaatan biodiesel secara luas dan besar, selayaknya tidak merugikan pihak manapun, termasuk masyarakat yang terpinggirkan dengan masifnya pembukaan perkebunan sawit.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, Biodiesel

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top