Bisnis.com, JAKARTA - Para stakeholder industri kelapa sawit sepakat perlu dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor hilir.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengambil contoh Kalimantan Barat yang punya kontribusi besar sebagai penghasil sawit. Hanya saja saat ini ada komunikasi yangg tersumbat antara pemerintah daerah dengan pelaku sawit disana.
“Keluhan tentang tidak adanya kontribusi sawit ke daerah, mungkin terkait dana sawit yang dikelola BPDP-KS. Sebagai penghasil sawit, Kalbar memang berhak menuntut ada alokasi untuk infrastruktur kebun, pendidikan SDM petani, riset dan sebagainya,” kata Tungkot melalui keterangan resmi Kamis (21/2).
Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan Achmad Mangga Barani mengatakan sawit punya kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah yang berasal dari sumbangan pajak seperti PBB dan PPN 21 yang dipungut dari pekerja industri sawit.
“Pemasukan terbesar memang diperoleh pemerintah pusat. Devisa sawit bisa mencapai Rp240 triliun per tahun dan itu [harusnya] dikembalikan dalam bentuk APBD ke daerah,“ katanya.
Achmad mengungkapkan semua perizinan kebun berdasarkan UU 18 tahun 2008 dan UU 39 tahun 2014 diberikan kepada bupati dan bila berbatasan dengan dua kabupaten, perizinan diberikan Gubernur sebagai kepala daerah.
“Perizinan tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat. Kalau Gubernur sekarang ingin melakukan moratorium, jangan kasih izin kebun lagi. Namun perlu dipikirkan, komoditas lain yang punya kompetensi bagus. Kayu sudah tidak ada di Kalbar, begitu juga karet mulai meredup,"katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan pemda harus mendorong industri sawit agar sejalan dengan fokus pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi. Yaitu lewat penerapan mandatori B 20 yang basisnya berasal dari sawit.
“Bahkan, kami melihat rencana pengembangan sampai B20, B30 hingga B50 merupakan strategi penting dalam meningkatkan kedaulatan energi. Kalau kita ingin mengembangkan kedaulatan energi, kebutuhan energi itu harus mampu kita penuhi sendiri. Sumber berasal dari energi fosil dan pengembangan bio energi yang berasal dari perkebunan sawit di daerah,” katanya.
Menurutnta keberhasilan B20 akan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor migas. Hal ini itu membantu Indonesia dalam mengurangi tingginya defisit neraca perdagangan karena ketergantungan terhadap impor migas masih tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
