Bisnis.com, JAKARTA-- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan selama pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, tidak pernah ada keluar izin konsesi lahan hingga ratusan ribu hektare.
"Selama Pak Joko Widodo tidak pernah mengeluarkan konsesi-konsesi yang beratus-ratus ribu hektare. Tidak ada dan tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena tidak bagus untuk kita juga," kata Luhut di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.
Pernyataan Luhut itu merespons pertanyaan wartawan soal Jokowi yang diminta untuk membuka data lahan orang-orang di pemerintahan. Menurut Luhut saat ini pemerintah sudah ada one map policy, atau kebijakan satu peta.
"Kan data publik, buka aja. Kamu bisa lihat juga tanah saya berapa. Saya juga punya tanah. Itu kan bukan hal yang perlu dirahasiakan, tapi kalau kamu punya aset, ya kamu sesuaikan omongmu dengan asetmu," kata Luhut.
Sebelumnya, dalam debat calon presiden ke dua di Hotel Sultan pada Ahad, 17 Februari 2019 kemarin, isu mengenai pengusahaan lahan yang luas sempat mengemuka. Sebabnya, calon presiden nomor urut 01, Jokowi sempat menyerang lawannya, Prabowo Subianto dengan isu kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh.
Jokowi meminta pernyataannya yang menyinggung soal kepemilikan lahan Prabowo Subianto dalam debat kandidat pada 17 Januari 2019, tidak melebar ke mana-mana.
"Jangan ditarik ke mana-mana," ujar Jokowi di Hotel El Royale Kelapa Gading, Jakarta pada Rabu, 20 Februari 2019.
Jokowi menjelaskan, dia tidak pernah mempermasalahkan kepemilikan lahan Prabowo. Dia mengatakan, pernyataan itu dijelaskannya dalam konteks menyampaikan bahwa pembagian sertifikat tanah bermanfaat untuk masyarakat. "Kemudian saya menyampaikan bahwa ada kepemilikan lahan (Prabowo) sejumlah itu. Enggak memasalahkan itu legal atau ilegal. Itu enggak. Enggak ada," ujar Jokowi.
Pernyataan Jokowi menyangkut lahan Prabowo Subianto saat debat antar calon presiden pada 17 Februari lalu, menuai kontroversi. Buntut dari sawala itu, Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena pernyataan itu dianggap telah menyerang ranah pribadi Prabowo.
Adapun penelurusan Tempo, dan kelompok sipil Auriga Nusantara mendapati bisnis lingkungan dengan penguasaan lahan hampir seluas 1,1 juta hektar di berbagai daerah. Usaha ini bertalian dengan sejumlah politikus dan pengusaha pada dua kelompok pendukung calon presiden.
Adapun penelusuran Tempo dan Auriga menemukan bahwa ada tiga perusahaan tambang yang diduga berafiliasi dengan Luhut. Ketiganya adalah lahan milik PT Toba Bara Sejahtera, PT Adimitra Baratama Sejahtera dan PT Trisensa Mineral Utama. Masing-masing memiliki luas 683 hektare, 2.990 hektare dan 3.414 hektare.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
