Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog meyakini beras hasil pengadaan tahun lalu kualitasnya masih bagus dan jauh dari kadaluarsa.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beras pengadaan tahun lalu memiliki tenggat waktu yang berbeda untuk kadaluarsanya. Adapun Perum Bulog sudah mempekerjakan tenaga ahli yang bisa mengukur kelayakan sebuah beras untuk dikonsumsi masyarakat.
"Masa kadaluarsa macam-macam. Secara teknis ada tenaga ahli yang menghitung kalau mau kadaluarsapun akan kami disposal untuk dijual jadi tepung. Kadaluarsa masih lama dan bertahap. Karena datang sandarnya memang tidak bersamaan," katanya Rabu (20/2).
Dia pun mengatakan seluruh stok beras di gudang tidak harus habis pada tahun ini. Tergantung daripada kualitas masing-masing beras baik untuk dijual komersil maupun penugasan operasi pasar.
Sebelumnya,Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arjun Ansol membenarkan bahwa terdapat beras turun mutu sebanyak 6.800 Ton berlokasi di Bulog Divre Sumsel dan Babel. Saat ini, pihaknya sedang melakukan mekanisme internal dengan dilakukan proses sortasi dan pemisahan di unit gudang yang berbeda untuk menghindari terkontaminasinya beras baik.
Arjun menegaskan beras turun mutu yang terdapat di BULOG Divre Sumsel dan Babel adalah beras yang tidak untuk disalurkan.
"Beras tersebut merupakan hasil pengadaan Dalam Negeri yang berusia lebih dari satu tahun. Proses sortasi dilakukan untuk memisahkan beras yang masih aman konsumsi dengan beras yang tidak aman konsumsi dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan di laboratorium bersertifikat," katanya.
Menurut Arjun hasil laboratorium akan menjadi perseroan dalam menentukan langkah selanjutnya. Apabila memang beras berada dibawah ambang batas keamanan pangan akan dijual sebagai bahan pakan ternak. Sementara beras yang tidak bisa untuk bahan pakan ternak akan dilakukan pemusnahan.
Menurunnya mutu beras ditengarai akibat pengadaan yang cukup besar dan tidak diimbangi dengan penyaluran. Alhasil terjadi penumpukan stok beras di gudang Bulog.
Di sisi lain Permentan no. 38/2018 dan Permenko no. 5/2018 mengharuskan pelepasan CBP dilakukan apabila CBP telah melampaui Batas Waktu Simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
