Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog mengharapkan pemerintah berpihak kepada perusahaan pelat merah itu untuk bisa menyuplai e-warong (elektronik warung gotong royong) dimana keluarga penerima manfaat (KPM) bisa membelanjakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Direktur Utama Perum Bulog mengatakan seharusnya pemerintah memberikan karpet merah kepada BUMN untuk menyuplai beras ke e-warong, tapi pada kenyataannya BUMN tersebut masih harus bersaing dengan pemain lain.
“Justru itu sedang kami bahas, kenapa BPNT tidak kami saja yang salurkan karena kami yang sudah siap karena lebih murah efektif dan kan mudah,” katanya selepas rapat koordinasi di Kemenko PMK, Rabu (20/2/2019).
Buwas mengatakan harusnya tidak ada alasan bagi pemerintah tidak menunjuk Bulog sebagai suplier utama. Pasalnya, kalau bicara kualitas bagus dan murah juga. “Jadi butuh apalagi? Keterjangkauan semua ada di wilayah indonesia,” imbuhnya.
Menurut mantan Kepala Badan Narkotika Nasional itu akan merugikan kalau pemasok e-warong dilepas bebas karena merugikan pemerintah dan juga masyarakat. Oleh karena di sisi lain, masyarakat dibiarkan membeli beras dengan harga mahal.
“Kualitas sama, harga kami murah dan lebih mahal mereka. Persoalanya kami dicap kualitasnya jelek. Memang dibuat seperti itu agar kami tidak punya pasar. Jadi masyarakat tidak mau serap beras Bulog,” katanya.
Pada akhir tahun lalu, Buwas mengadu ke Komisi IV DPR supaya BNPT diubah menjadi bantuan berupa bantuan sosial beras sejahtera (rastra) dengan pola natura atau membagikan beras langsung supaya beras yang telah diserap oleh perusahaan dapat disalurkan.
Ketika itu Buwas menyampaikan agar RAPBN 2019 perlu memperhatikan stok beras yang dikuasai oleh Perum Bulog sehingga dapat menambah pangsa pasar stok beras perusahaan plat merah tersebut. Dalam RAPBN Kementerian Sosial pada 2019 terdapat alokasi dana sebesar Rp20,8 triliun yang diarahkan untuk program beras sejahtera tetapi melalui mekanisme BPNT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
