Bisnis.com, JAKARTA – Kabar gembira bagi para pelancong, Kementerian Keuangan akan merelaksasi ketentuan pengembalian PPN. Relaksasi kebijakan ini ditujukan untuk mendorong minat belanja para pelancong saat berkunjung ke Indonesia.
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan bahwa, berpijak pada regulasi yang berlaku saat ini, pemerintah hanya memberikan kesempatan bagi para pelancong untuk mendapatkan pengembalian pajak jika mereka berbelanja dengan minimal nilai PPN sebesar Rp500.000 dalam satu faktur pajak khusus (FPK) dari satu toko ritel yang sama dan pada tanggal yang sama.
Namun demikian, pengaturan ke depan, kendati nilai PPN-nya tidak berubah, para pelancong bisa mengajukan permohonan pengambalian PPN dalam satu atau lebih faktur pajak khusus dengan batasan minimal sebesar Rp50.000 per FPK, bisa dari beberapa toko ritel, dan dapat dengan tanggal yang berbeda.
“Kebijakan ini dalam rangka menarik turis asing berbelanja di Indonesia dan menarik UMKM bergabung dalam VAT refund for tourist,” kata Robert, Selasa (19/2/2019).
Dalam catatan Bisnis, upaya perubahan regulasi ini sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu. Adapun, saat ini Ditjen Pajak terus berupaya untuk mengubah regulasi terkait VAT refund untuk menarik minat belanja wisatawan. Apalagi saat itu pemanfaatan fasilitas tax refund masih rendah. Seperti diketahui meski sudah diterapkan sejak tahun 2010, baru 35 Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan 223 toko ritel yang terdaftar.
Jumlah pemohon oleh turis asing dalam tiga tahun terakhir juga rata-rata baru 3.000 pemohon per tahun. Dari rata-tata permohonan yang mencapai 3.000, jumlah yang dikembalikan PPN yang dikembalikan kepada para pelancong mancanegara pada 2017 mencapai Rp6,4 miliar atau ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Untuk memperluas cakupan PKP yang memanfaatkan skema tax refund, otoritas pajak terus mensosialisasikan ke banyak PKP dan toko retail yang belum terdaftar. Tujuannya supaya para pelaku usaha memanfaatkan skema tersebut. Selain sosialisasi, Ditjen Pajak juga berencana mengubah regulasi supaya mekanisme value added tax (VAT) atau PPN refund lebih sederhana dan bisa menarik minat para pengusaha ritel
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
