Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Berapa Penghematan APBN yang Bisa Diraup dari Kerja Sama Pelabuhan?

Kementerian Perhubungan menyatakan telah menghitung potensi pendapatan dan penghematan APBN yang bisa diperoleh dari kerja sama pemanfaatan (KSP) aset negara di bidang perhubungan laut.
Ilustrasi - Seorang nelayan menaiki perahu motornya saat melintas di lokasi pengembangan terminal penumpang Pelabuhan Sibolga di Sibolga, Sumatra Utara, Kamis (7/2/2019)./ANTARA-Irsan Mulyadi
Ilustrasi - Seorang nelayan menaiki perahu motornya saat melintas di lokasi pengembangan terminal penumpang Pelabuhan Sibolga di Sibolga, Sumatra Utara, Kamis (7/2/2019)./ANTARA-Irsan Mulyadi

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan telah menghitung potensi pendapatan dan penghematan APBN yang bisa diperoleh dari kerja sama pemanfaatan (KSP) aset negara di bidang perhubungan laut.
 
Adapun, nilai pendapatan dan penghematan itu bisa mencapai Rp897,5 miliar. Dengan mengutip data Kemenhub, Senin (18/2/2019), nilai itu terdiri atas potensi pendapatan selama jangka waktu KSP sebesar Rp503,6 miliar dan potensi efisiensi dari investasi mitra dan pemeliharaan Rp393,9 miliar.
 
Kementerian itu pada akhir 2018 mengumumkan pengelolaan lima pelabuhan segera dilepas ke BUMN dalam skema KSP dengan masa konsesi rata-rata 30 tahun.
 
Kelima pelabuhan yang sedang dalam finalisasi perjanjian itu meliputi Waingapu (Nusa Tenggara Timur), Bima (Nusa Tenggara Barat), Bitung (Sulawesi Utara), Ternate (Maluku Utara), dan Manokwari (Papua Barat). 
 
Sementara itu, 14 pelabuhan sedang diproses di Kementerian Keuangan, yakni Parepare (Sulawesi Selatan), Pantoloan (Sulawesi Tengah), Tanjung Wangi (Jawa Timur), Badas (Nusa Tenggara Barat), Kalabahi (Nusa Tenggara Timur), Lembar (Nusa Tenggara Barat).
 
Ada pula pelabuhan di Kupang (Nusa Tenggara Timur), Merauke (Papua), Arar (Papua Barat), Sorong (Papua Barat), Biak (Papua), Fakfak (Papua), Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Ende (Nusa Tenggara Timur).
 
Sejauh ini, baru dua KSP pelabuhan yang sudah berjalan, yakni Pelabuhan Probolinggo (Jawa Timur) dan Pelabuhan Sintete (Kalimantan Barat).
 
Pelabuhan Probolinggo dioperasikan oleh PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), BUMD milik Pemprov Jatim, dengan masa konsesi 30 tahun. 
 
Pelabuhan ini diproyeksikan untuk mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena menangani bongkar muat barang dari wilayah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, dan sekitarnya.
 
Terkait dengan skema bagi hasil, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Probolinggo memperoleh kontribusi tetap 0,5% dari nilai aset dan setiap tahun meningkat 4,55%. PT DABN memperoleh keuntungan hasil kerja sama 25,16%, sedangkan selebihnya KSOP Pelabuhan Probolinggo.
 
Sementara itu, Pelabuhan Sintete yang berada di Kabupaten Sambas dikelola oleh Pelindo II dengan masa konsesi 15 tahun. Dengan kerja sama itu, KSOP Pelabuhan Kelas V Sintete memperoleh kontribusi tetap setiap tahun sebesar 0,7% dari nilai aset.
 
Kontribusi tetap itu akan meningkat 4,81% per tahun. Soal pembagian keuntungan, KSOP Pelabuhan Kelas V Sintete memperoleh 43,94%, sedangkan Pelindo II memperoleh 56,06%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Sri Mas Sari
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper