Bisnis.com, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta kedua pasang calon presiden dan calon wakil presiden untuk menandatangani komitmen pengembangan Energi Baru Terbarukan setelah hasil debat kedua yang digelar pada Minggu (17/2/2019), dinilai tidak memuaskan.
Perwakilan Kadin Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Fauzi Imron mengatakan bisa jadi format debat kali ini menjadi salah satu sumber masalah tidak terangkatnya isu energi terbarukan dalam debat kali ini. Namun, lanjutnya, sebenarnya kalau memang ada kemauan, kedua pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) punya kesempatan untuk membahasnya dalam sesi saling melemparkan pertanyaan.
"Untuk mengobati kekecewaan para pegiat energi terbarukan dan para milenial yang sudah lebih melek tentang permasalahan energi terbarukan dan lingkungan hidup, ada baiknya kedua calon presiden ini menandatangani komitmen pengembangan energi terbarukan sebagai bentuk keseriusan mereka terhadap pentingnya energi terbarukan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan emisi gas rumah kaca yang sudah merupakan komitmen global Indonesia," papar Fauzi, Senin (18/2).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebutkan tampaknya target bauran EBT dalam bauran energi primer tidak akan bisa mencapai target 23% jika hanya mengandalkan pemanfaatan bioenergy.
“Krisis energi itu kenyataan yang sudah akan terjadi. Oleh karena itu, seharusnya kedua capres bisa memberikan gambaran yang lebih baik bagaimana masing-masing capres mengantisipasi hal ini dan menyampaikan rencana aksi agar krisis energi bisa diatasi dengan baik," jelasnya.
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), asosiasi-asosiasi energi terbarukan, Kadin, dan IESR berpendapat bahwa debat capres yang kedua sangat mengecewakan, khususnya menyangkut bidang EBT karena tidak satu pun dari kedua capres membahasnya. Meski ada sedikit pembahasan terkait biodiesel, green energy, dan bioethanol, tapi tidak ada yang menyangkut Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), PLT Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan teknologi pembangkitan lainnya.
Hal ini disebut seakan-akan menyatakan bahwa energi terbarukan bukan isu utama kedua capres, walaupun capres nomor urut 01 Joko Widodo sempat menyampaikan bahwa pemerintahannya akan berupaya menurunkan kontribusi bahan bakar fosil.
“Tadinya kami berharap bahwa kedua capres dapat memaparkan ide dan strategi beliau-beliau ke depan untuk lebih meningkatkan peran energi terbarukan di sektor pembangkitan dan transportasi, tetapi ternyata hal itu hanya sebatas harapan”, ungkap Ketua Umum METI Surya Darma.
Target energi terbarukan dalam bauran energi yang ditetapkan dalam kebijakan energi nasional adalah 23% pada 2025, sedangkan realisasinya secara nasional hanya 8% sampai 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
