Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemitraan Swasta-Pemerintah Jadi Solusi Investasi di Logstik Pangan

Sektor swasta siap berinvestasi melalui skema kemitraan dengan pemerintah di sektor logistik pangan. Skema ini dinilai lebih memberikan kepastian berusaha.
Problema pangan dan peran logistik
Problema pangan dan peran logistik

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor swasta siap berinvestasi melalui skema kemitraan dengan pemerintah di sektor logistik pangan. Skema ini dinilai lebih memberikan kepastian berusaha.

Keinginan swasta berinvestasi di logistic pangan menjadi topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Jumat (15/2/2019). Berikut laporannya.

Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Pangan Strategis, menilai, skema investasi sektor hulu pangan yang ideal adalah kemitraan pemerintah dan swasta (public private patnership/PPP). Sektor hulu pangan yang dimaksud mencakup a.l. pergudangan dan sistem logistik

Dia mengatakan, selama ini cukup banyak pengusaha yang tertarik berinvestasi di sektor pangan. Namun, mereka masih menemui banyak ketidakpastian dalam berusaha di sektor tersebut, ujarnya, Kamis (14/2/2019).

Menurut Juan, persoalan logistik"terutama minimnya gudang penyimpanan dan jalur distribusi yang tidak efisien"menjadi penyebab utama sulitnya menjaga stabilitas harga pangan.

Hal itu tecermin dari tren fluktuasi harga pangan yang bergerak tajam setiap masa panen dan paceklik, walaupun laju inflasi pangan nasional relatif terkendali dalam 4 tahun terakhir. (Lihat grafis)

Ketika panen, lanjutnya, stok komoditas pangan dalam negeri menumpuk sehingga harganya jatuh. Sebaliknya, harga pangan melonjak saat musim paceklik tiba.

Anton J. Supit, Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menuturkan bahwa selama ini, investasi swasta di sektor hulu pangan masih terganjal masalah data pangan yang sulit dipertanggungjawabkan.

Pengusaha sudah melihat peluang bisnis di sektor sejak lama, tetapi mereka menunda karena ketidakpastian dari sisi kebijakan pemerintah maupun data itu sangat tinggi, jelasnya.

Selain itu, para pengusaha juga membutuhkan kehadiran infrastruktur yang merata di sektor pangan karena selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Hal ini mengingat lokasi lahan pertanian saat ini sudah banyak bergeser ke luar Pulau Jawa, terutama Indonesia Timur.

Juan menambahkan, selama ini pemerintah masih mengandalkan peran Perum Bulog (Persero) sebagai badan usaha logistik pangan terbesar dan utama untuk menuntaskan masalah harga pangan.

PERAN BULOG

Padahal, menurut Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh, pihaknya memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengakomodasi urusan logistik dan stabilisasi harga pangan.

Dia menyebutkan, dalam Peraturan Presiden No 48/2016 tentang Penugasan Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Bulog ditugaskan hanya untuk menangani padi, jagung, dan kedelai.

Namun, pada praktiknya kami juga menyerap, menyimpan, dan mendistribusukan komoditas-komoditas lain seperti gula dan daging.

Apalagi, lanjutnya, dalam praktik pengelolaan beras, Bulog selama ini masih terus mengalami kerugian lantaran dalam melakukan penyerapan lebih banyak menggunakan dana komersial.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang mengubah skema bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) juga mengurangi jalur penyaluran beras Bulog ke publik.

Akibatnya, Bulog harus menyimpan beras dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu terbukti dari volume cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 2,2 juta ton per 14 Februari 2019 atau tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Musdalifah Machmud, Deputi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, mengakui bahwa isu logistik dan pergudangan selama ini menjadi tantangan terbesar di sektor pangan.

Dia mencontohkan, komoditas cabai masih menjadi salah satu penyumbang inflasi lantaran harganya berfluktuasi secara tajam.

Pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi masalah ini karena gudang yang memiliki sistem pengering maupun mesin penyimpanan dan pendingin sangat terbatas di Indonesia.

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, keiktusertaan swasta dalam sektor pergudangan dan logistik telah dilakukan oleh beberapa negara tetangga.

Salah satunya adalah Thailand dengan Charoend Phokphan. Menurutnya, kehadiran swasta dapat mengurangi beban perusahaan negara dalam melakukan tugas sektor penyimpanan dan logistik serta pengendalian harga pangan.

Intinya silakan pemerintah perbaiki biaya distribusi, perluas lahan produksi pertanian, dan selaraskan data pangan. Itu saja. Nanti dengan sendirinya investasi akan masuk kok, jelasnya.

Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan, pemerintah harus memastikan investasi swasta di sektor logistik dan pergudangan pangan tidak menimbulkan risiko pada masa mendatang.

Dia meminta pemerintah memperkuat regulasi agar tetap dapat mengintervensi tata niaga pangan nasional.

Selain itu, jangan sampai swasta dan Bulog ini saling ~membunuh nantinya dalam menjalankan perannya. Sebab sektor pangan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Harus dibarengi oleh regulasi yang kuat, katanya

Dia menambahkan, pemerintah dapat mengakomodasi kehadiran swasta di sektor pangan dengan mengarahkan investasi ke kawasan-kawasan yang selama ini sulit dijangkau oleh Bulog.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper