Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution turut memberikan komentar terkait polemik tingginya harga avtur di Indonesia yang disinyalir disebabkan adanya pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada setiap transaksi avtur di dalam negeri.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menilai bahwa pemberlakuan PPN terhadap avtur untuk penerbangan merupakan hal yang wajar, baik domestik maupun internasional.
Namun demikian, lantaran ada mekanisme restitusi bagi orang asing atas pengenaan PPN, maka hal itu menyebabkan seolah oleh penerbangan internasional bisa bebas PPN.
"PPN itu kan prinsipnya kalau untuk ekspor itu dia boleh enggak bayar atau boleh direstitusi. Jadi misalnya turis asing ke sini belanja, dia bisa bawa kuitansinya ke Pajak untuk dikembalikan PPN-nya yang sudah dibayarkan tadi," terangnya, Rabu (13/2/2019).
Artinya, lanjut Darmin, lantaran ada mekanisme restitusi tersebut, penerbangan domestik atau dalam negeri merasa mendapat perlakuan berbeda. "Artinya yang domestik ini merasa kok dia [penerbangan internasional] nggak bayar, kok kita bayar. Tapi ya prinsip dari PPN memang begitu sebenarnya," jelas Darmin.
Namun, demikian pihaknya menyatakan bahwa pemerintah saat ini juga tengah mengkaji jalan keluar terhadap masalah PPN avtur untuk penerbangan tersebut. "Ya itu yang coba dipelajari dan dikaji oleh Kementerian Keuangan," ujarnya.
Meskipun, sebenarnya apabila dibandingkan dengan Eropa, pengenaan PPN di Indonesia saat ini dinilai masih lebih rendah atau kompetitif.
"PPN kita itu sama saja untuk avtur atau apapun, dan PPN itu tergantung kamu dibandingkan dengan negara mana. Kalau dengan negara Eropa ya jauh lebih tinggi dari kita," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
