Pemerintah Dorong Sambungan Listrk Gratis Pakai APBD

Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan sejumlah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk kepentingan sambung listrik gratis di luar dana CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Anitana Widya Puspa | 13 Februari 2019 06:40 WIB
Pekerja memasang jaringan transmisi line 150 kilo volt (KV) Lasusua-Kolaka di Kabupaten Kolaka Utara, Senin (17/12/2018). - Bisnis/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan sejumlah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk kepentingan sambung listrik gratis di luar dana CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng mengatakan tidak ada dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk menyambung listrik secara gratis. Pasalnya, kata dia, pengajuan yang dilakukan kementerian ESDM tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Menurutnya, alasan yang diberikan Kemenkeu cukup masuk akal, yakni karena akan menimbulkan jumlah subsidi baru.

"Makanya, Pak menteri kirim surat ke gubernur supaya menyisihkan anggaran daerahnya untuk itu (sambung gratis) ke daerah yang masih banyak levering,"katanya Selasa (12/2/2019).

Adapun program subsidi ataupun penyambungan listrik gratis ini muncul dikarenakan, sejumlah wilayah telah memiliki rasio elektrifikasi penuh atau sebesar 100%, tetapi masih ada rumah tangga yang belum menyambung sendiri. Alasannya, kata dia karena tidak sanggup membayar sambungan listrik.

Sementara itu, pada tahun ini, PT Perusahaan Listrik Negara (persero) memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp6 triliun yang akan digunakan untuk penambahan infrastruktur kelistrikan, termasuk biaya pembangunan Transmisi dan distribusi.

Pada awalnya, perusahaan listrik pelat merah itu telah mengajukan sebesar Rp10 triliun, akan tetapi pada akhirnya dipangkas menjadi sebesar Rp6,5 triliun.

PLN juga tercatat selama 3 tahun belakangan ini tidak memperoleh PMN. Terakhir, perseroan mendapatkan PMN pada 2016 senilai Rp23,56 triliun dan senilai Rp5 triliun pada 2015.

BUMN Setrum itu menyebutkan telah menyepakati penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini senilai Rp6 triliun untuk penambahan jaringan listrik.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Djoko Abumanan mengatakan penambahan sambungan listrik sebesar 1,2 juta pelanggan untuk menuntaskan target rasii elektrifikasi tahun ini 99,9%. Namun, dia menekankan dana PMN tidak bisa digunakan untuk melakukan penyambungan listrik gratis karena merupakan aset negara.

Sehingga, kata dia, alternatifnya, sambungan listrik gratis, bagi masyarakat yang tidak mampu, hanya bisa dilakukan melalui dana CSR para BUMN.

"PMN itu untuk capex investasi, jadi untuk memperluas akses pelanggan yang tentunya mereka membayar,"ungkapnya.

Tag : PLN
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top