Bisnis.com, BANDUNG - Perum Bulog berencana memperluas jaringan hingga tingkat Rukun Tetangga guna memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan.
Kepala Bulog Budi Waseso mengatakan secara struktur pihaknya tidak memiliki jejaring hingga ke tingkat desa. Sebagai jalan keluarnya pihaknya akan membangun sinergitas jaringan dengan berbagai elemen pimpinan daerah.
“Termasuk dengan gubernur Jabar. Jadi nanti melalui RT/RW kepala desa, kecamatan, hingga provinsi kita punya jejaring untuk pendistribusian bahan pangan. Itu kan untuk kestabilan harga dan ketersediaan pangan,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (13/2/2019).
Dengan langkah ini , pihaknya menyakini distribusi pangan tidak lagi dikuasai oleh 'kartel' yang mampu mengendalikan harga pangan.
“Tidak, pangan harus dikendalikan oleh negara. Sehingga kestabilan itu yang menentukan ketersediaan pangan,” ujarnya.
Kerjasama hingga ke level bawah ini juga direncanakan lewat sejumlah program bagaimana Bulog bisa menyerap seluruh hasil panen di daerah, termasuk Jabar.
“Kita juga kerjasama dengan pak gubernur, wali kota, kabupaten, kecamatan, sehingga kita bisa menyerap sebanyak mungkin produk pertanian termasuk padi. Yang nantinya untuk cadangan stok pangan negara,” paparnya.
Buwas panggilan akrabnya berharap dengan cara ini seluruh beras medium, premium bisa diserap semua oleh Bulog. Upaya ini juga menurutnya bisa menghindari ketergantungan dari impor.
“Karena kita daerah produksi pangan, terutama beras. Terutama jawa barat. Jangan sampai kita justru ketergantungan bahan pangan dari negara lain,” katanya.
Bulog sendiri menargetkan pada panen raya Maret-April mendatang bisa menyerap produksi beras hingga 1,8 juta ton. Angka ini diperkirakan sudah cukup untuk stok Bulog.
“Pada panen raya yang akan datang, khususnya Maret-April kita akan serap sebanyak mungkin ya. Kita punya target 1,8 juta yang kita ambil,” tuturnya.
Di tempat yang sama Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan dirinya mengusulkan kepada Buwas bahwa khusus untuk Jabar perlun adanya program dan membangun jaringan yang memastikan gejolak pangan tidak terjadi.
“Penduduk Jabar ini hampir 50 juta tiap hari cari makan, maka kita harus memastikan stabilitas 20%-nya [penduduk] Indonesia ini dengan kerjasama yang baik. Tadi kan jaringan dari Bulog terbatas, sementara kami bisa sampai ke lurah, kepala desa, RT, RW,” ujarnya.
Menurutnya dengan adanya jejaring yang tersebar hingga ke level masyarakat terbawah maka urusan stabilitas pangan bisa dimonitoring dengan baik dan akurat, termasuk mensosialisasikan kebijakan.
“Kalau ada instruksi yang menjaga stabilitas pangan dengan mudah kami lakukan koordinasi itu, tapi tentulah dengan MoU yang menjadi dasar kita,” katanya.
Terkait teknis di lapangan apakah langkahnya akan meniru program operasi pasar yang selama ini sudah berjalan, Ridwan Kamil menilai urusan teknis bisa dibicarakan kemudian dan tidak harus meniru yang sudah ada.
“Enggak selalu [operasi pasar] yang penting mata rantai itu lancar. Kalau lancar inflasi turun. Kalau inflasi turun harga terjangkau,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
