Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Presiden Joko Widodo untuk menaikkan harga patokan petani (HPP) gula kristal putih (GKP), tidak akan berdampak siginifikan terhadap harga lelang gula petani.
Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Agus Pakpahan mengatakan, apabila HPP dinaikkan maka akan berdampak kepada meningkatnya harga gula petani di pasar lelang. Namun demikian, dia memperkirakan, kenaikan harga lelang gula tersebut, justru akan berdampak negatif kepada petani sendiri.
Adapun sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjanjikan menaikkan HPP gula petani yang saat ini berada pada level Rp9.700/kg kala menemui petani yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Istana Negara pada 6 Februari lalu.
Sementara itu, para petani mengusulkan agar HPP GKP dinaikkan menjadi Rp10.500/kg. Petani berharap, dengan adanya kenaikan HPP akan membuat harga gula di pasar termasuk di pasar lelang menjadi terkerek naik. Presiden pun menyatakan bakal mengeluarkan keputusannya dalam waktu sepekan.
“Masalahnya yang beli gula di lelang adalah pedagang. Mereka tentu ingin cari produk yang semurah mungkin. Ketika harga naik, apakah para pedagang ini mau untuk membeli? Kan semuanya bergantung dari penawaran para pedagang selaku pembeli di pasar lelang. Sebab, dengan harga lelang yang rendah saat ini saja, banyak gula yang tidak laku,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (12/2/2019).
Agus melanjutkan, dia berharap pemerintah menyiapkan alternatif lain dari sisi tata niaga GKP selain menaikkan HPP. Salah satunya dengan menyiapkan mekanisme pengambil alihan peran pasar oleh pemerintah dengan menyediakan dana talangan untuk penyerapan gula.
Dia mengatakan, pemerintah dapat melibatkan Perum Bulog (Persero) untuk melakukan penyerapan dengan skema pemberian subsidi pembelian gula petani. Bulog menurutnya, dapat membeli gula petani sesuai HPP, kendati harga di pasar lelang berada di bawah HPP.
“Nanti, pemerintah tinggal membayar selisih antara harga gula di pasar lelang dengan HPP. Kebijakan ini setidaknya dapat mengurangi beban Bulog yang selama ini secara utuh dipasrahi untuk menyerap gula petani. Padahal, tidak selamanya Bulog punya dana yang besar untuk melakukan penyerapan,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengaku ragu, kenaikan HPP yang berdampak kepada harga di pasar lelang maupun pasar bebas akan direspon positif oleh konsumen. Pasalnya, menurut dia konsumen akan berpikir dua kali untuk membeli gula apabila harganya semakin meningkat.
“Harga lelang gula pasti akan mengikuti HPP. Tetapi apakah nanti akan laku di konsumen? Lalu bagaimana dengan pengusaha dan industri kecil pengguna GKP? Apakah mampu menanggung biaya tambahan?” ujar dia.
Bayu khawatir, dengan adanya kenaikan HPP, justru akan mengurangi permintaan konsumen terhadap GKP. Untuk itu menurutnya, pemerintah harus mencari solusi lain terhadap GKP di selain hanya dengan menaikkan HPP.
Solusi itu adalah dengan meningkatkan produktivitas petani dengan cara melakukan peremajaan tanaman tebu petani. Pasalnya, produksi tebu petani saat ini dinilainya cukup rendah lantaran jarangnya petani melakukan bongkar ratoon.
Di sisi lain, menurutnya, pemerintah juga perlu meningkatkan efisiensi penggilingan tebu sehingga rendemen tebu Indonesia bisa mencapai 10%. Adapun saat ini rata-rata rendemen tebu Tanah Air hanya mencapai 7%, jauh di bawah Thailand yang mencapai 13%.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen menegaskan, kenaikan HPP gula akan berdamapk terbatas terhadap harga gula petani di pasar lelang apabila intervensi pemerintah di pasar gula nasional terlampau besar. Pasalnya, menurut dia pemerintah sengaja membatasi hukum pasar bebas terjadi di industri gula nasional.
“Pemerintah sengaja menetapkan harga eceran tertingi (HET) Rp12.500/kg. Di sisi lain mereka menggelontorkan impor gula yang besar. Jadi tidak heran kalau gula kita tidak laku dan ditawar sangat rendah di pasar lelang,” jelasnya.
Menurutnya, harga gula petani saat ini di pasar lelang berkisar pada level Rp9.100/kg—Rp9.200/kg. Soemitro mengklaim harga tersebut berada di bawah biaya pokok produksi (BPP) petani yang mencapai Rp10.500/kg.
Untuk itu dia meminta agar pemerintah turut menghapus kebijakan penetapan HET gula yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 58/2018 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen. Dalam aturan tersebut HET gula ditetapkan Rp12.500/kg.
Dengan dihapuskannya HET gula, dia memperkirakan harga gula di pasar akan bergerak secara alamiah sesuai dengan mekanisme pasar. Dia pun meyakini, konsumen tidak akan mengalami gangguan yang signifikan, meskipun harga gula mengalami kenaikan.
“Sebelum ada aturan mengenai HET. Harga gula di pasar lelang sempat menembus Rp14.000/kg pada 2016. Kala itu, HPP ditetapkan pemerintah Rp9.100/kg. Namun semenjak adanya aturan HET, harga di pasar jadi rusak,” tegasnya.
Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengaku belum dapat mengambil kebijakan menanggapi wacana kenaikan HPP gula oleh Presiden Joko Widodo. Dia menyatakan, pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan yang mendalam.
“Belum ada keputusan. Masih dibahas,” ujarnya.
Sebelumnya, Tjahya menyatakan, dengan adanya kenaikan HPP maka akan berpengaruh terhadap HET. Kendati demikian, dia tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai dampak HPP gula tehadap HET tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
