PLN Pakai PMN Rp6 triliun untuk Tambah Jaringan Listrik 1,2 Juta

PT Perusahaan Listrik Negara (persero) menyebutkan telah menyepakati penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini senilai Rp6 triliun untuk penambahan jaringan listrik.
Anitana Widya Puspa | 12 Februari 2019 07:35 WIB
Teknisi melakukan perawatan rutin perbaikan jaringan listrik di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (12/2). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA-- PT Perusahaan Listrik Negara (persero) menyebutkan telah menyepakati penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini senilai Rp6 triliun untuk penambahan jaringan listrik.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Djoko Abumanan mengatakan penambahan sambungan listrik sebesar 1,2 juta pelanggan untuk menuntaskan target rasio elektrifikasi tahun ini sebesar 99,9%. Namun, dia menekankan dana PMN tidak bisa digunakan untuk melakukan penyambungan listrik gratis karena berkaitan dengan aset negara.

Sehingga, kata dia, alternatifnya, sambungan listrik gratis, bagi masyarakat yang tidak mampu, hanya bisa dilakukan melalui dana CSR para BUMN.

"PMN itu untuk capex investasi, jadi untuk memperluas akses pelanggan yang tentunya mereka membayar,"ungkapnya kepada Bisnis Senin (11/2/2019).

Sementara itu Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan nilai PMN sebesar Rp6 triliun itu juga akan termasuk biaya pembangunan Transmisi dan distribusi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan juga mengatakan tambahan penyertaan (modal) negara senilai Rp6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik sepanjang tahun ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan jika dikonversikan, dana itu bisa digunakan untuk 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat yang belum tersambung listrik pada 2019.

"Ada rencana untuk tambahan penyertaan (modal) negara, itu kurang lebih Rp6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik gratis di tahun ini. Jumlahnya kira-kira 1,2 juta sambungan baru khusus bagi warga yang kurang mampu," kata Jonan Senin (11/2).

Jonan juga menambahkan jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari dana APBN Kementerian ESDM dan bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sisanya itu melalui APBN melalui DIPA Kementerian ESDM 100.000—150.00 sambungan atau layanan penerangan dan ada juga tambahan CSR dari BUMN. Ibu Rini (Menteri BUMN) sudah sepakat tentang hal itu," katanya.

Adapun BUMN yang terlibat dalam program ini adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

Jonan menyebut pemerintah memang harus berupaya untuk melayani atau memberikan layanan listrik sebagai layanan dasar masyarakat yang memadai dengan harga yang terjangkau.

Tag : PLN
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top