PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI, PMN Rp6 Triliun Digunakan untuk Jaringan Listrik PLN

PT Perusahaan Listrik Negara (persero) menyebutkan telah menyepakati penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini senilai Rp6 triliun untuk penambahan jaringan listrik.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 11 Februari 2019  |  19:50 WIB
PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI, PMN Rp6 Triliun Digunakan untuk Jaringan Listrik PLN
Warga memeriksa jaringan listrik miliknya di salah satu Rusun di Jakarta, Senin (6/8/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (persero) menyebutkan telah menyepakati penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini senilai Rp6 triliun untuk penambahan jaringan listrik.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Djoko Abumanan mengatakan penambahan sambungan listrik sebesar 1,2 juta pelanggan untuk menuntaskan target rasii elektrifikasi tahun ini 99,9%. Namun, dia menekankan dana PMN tidak bisa digunakan untuk melakukan penyambungan listrik gratis karena merupakan aset negara.
"PMN itu untuk capex investasi, jadi untuk memperluas akses pelanggan yang tentunya mereka membayar,"ungkapnya Senin (11/2/2019).

Sementara itu Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan nilai PMN sebesar Rp6 triliun itu juga akan termasuk biaya pembangunan Transmisi dan distribusi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan juga mengatakan tambahan penyertaan (modal) negara senilai Rp6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik  sepanjang tahun ini.

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan jika dikonversikan, dana itu bisa digunakan untuk 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat  yang belum tersambung listrik pada 2019.

 

"Ada rencana untuk tambahan penyertaan (modal) negara, itu kurang lebih Rp6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik gratis di tahun ini. Jumlahnya kira-kira 1,2 juta sambungan baru khusus bagi warga yang kurang mampu," kata Jonan Senin (11/2).

 

Jonan juga menambahkan jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari adanya dana APBN Kementerian ESDM dan bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

"Sisanya itu melalui APBN melalui DIPA Kementerian ESDM 100.000—150.00 sambungan atau layanan penerangan dan ada juga tambahan CSR dari BUMN. Ibu Rini (Menteri BUMN) sudah sepakat tentang hal itu," katanya.

 

Adapun BUMN yang terlibat dalam program ini adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

 

Jonan menyebut pemerintah memang harus berupaya untuk melayani atau memberikan layanan listrik sebagai layanan dasar masyarakat yang memadai dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah akan menggunakan dana dari tambahan penyertaan modal negara Rp6 triliun yang diberikan ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk program penyambungan listrik secara gratis bagi warga tidak mampu pada tahun ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa dana penyertaan modal negara sebesar Rp6 triliun dapat digunakan untuk penyambungan listrik secara gratis untuk 1,2 juta rumah tangga kurang mampu pada 2019.

Rumah tangga yang selama ini belum tersambung listrik diharapkan dapat menikmati setrum dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada tahun ini.

"Ada rencana untuk tambahan penyertaan [modal] negara [PMN], itu kurang lebih Rp6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik gratis pada tahun ini. Jumlahnya kira-kira 1,2 juta sambungan baru khusus bagi warga yang kurang mampu," katanya, Senin (11/2).

Bahkan, katanya, penyambungan listrik secara gratis bisa melebihi 1,2 juta rumah tangga karena masih ada alokasi dana di Kementerian ESDM yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Selain itu, dana bantuan dari kegiatan sosial badan usaha milik negara (BUMN) juga bisa diarahkan untuk penyambungan listrik secara  gratis.

“Sisanya itu melalui APBN melalui DIPA [daftar isian pelaksanaan anggaran] Kementerian ESDM sebanyak 100.000—150.00 sambungan rumah atau layanan penerangan dan ada juga tambahan CSR [corporate social responsibility/kegiatan sosial perusahaan] dari BUMN. Ibu Rini [Menteri BUMN] sudah sepakat tentang hal itu," katanya.

Jumlah pelanggan PLN hingga akhir 2018 mencapai 71 juta pelanggan terdiri atas sektor  industri, rumah tangga, dan kantor pemerintahan.

BUMN yang terlibat dalam program penyambungan listrik gratis antara lain PLN, Perum Bulog, Perusahaan UmumJaminan Kredit Indonesia, PT Pegadaian (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Dahana (Persero), PT Perhutani (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

BUMN lain adalah Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura II, Pelindo II, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGAS, Antam, Taspen, ASDP, dan Pos Indonesia.

Jonan menyebut bahwa pemerintah memang harus berupaya untuk melayani atau memberikan layanan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang memadai dengan harga yang terjangkau.

Dia berharap agar penyambungan listrik secara grais itu dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan sebesar 99,9% pada 2019. Realisasi rasio elektrifikasi hingga akhir 2018 mencapai 98,30%.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Andy N. Sommeng mengatakan, pelaksanaan penyambungan listrik secara gratis bagi warga tidak mampu masih terkendala oleh ketersediaan dana. Beberapa opsi tengah dikaji termasuk salah satunya pendanaan melalui penyertaan modal negara PLN.

Opsi tersebut diambil lantaran usulan Kementerian ESDM untuk menambahkan subsidi penyambungan listrik secara gratis sebesar Rp1,2 triliun dalam RAPBN 2019 ditolak oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan saat itu beralasan bahwa subsidi tersebut akan menimbulkan jenis subsidi baru.

Selama ini, banyak warga yang memperoleh sambungan listrik dari rumah tetangga karena tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik sebesar Rp1 juta.

"Untuk itu melalui program pemerintah ini kami harapkan bisa membantu warga yang sebelumnya nyantol [aliran listrik dari tetangga] sehingga bisa mendapatkan sambungan listrik secara langsung [dari jaringan listrik PLN]" kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir. (Anitana W. Puspa)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
elektrifikasi

Editor : Sepudin Zuhri

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top