Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pembangunan infrastruktur yang masif sejak 2014 tidak ditujukan untuk mendulang suara dalam pemilihan umum (pemilu), tetapi untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Kepal KSP, Moeldoko mengatakan pembangunan infrastruktur yang mencakup jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur sosial yang merata di seluruh wilayah tidak akan menguntungkan secara elektabilitas karena konsentrasi penduduk terpusat di Jawa. Sementara itu, dalam empat tahun terakhir, pembangunan infrastruktur digenjot di Sumatra Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
"Kalau berorientasi pada voger, maka cukup bangun infrasruktur di Jawa. Tapi masa iya negawarawan berpikir seperti itu?," ujarnya dalam jumpa pers dengan media massa di Jakarta, Jumat (8/2/2019).
Sebagaimana diketahui, realisasi pembangunan infrastruktur terbilang massif. Dalam empat tahun terakhir, panjang jalan nasional yang baru mencapai 3.432 kilometer. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR), realisasi tersebut melampaui target sepanjang 2.650 kilometer.
Selain jalan nasional, pembangunan jalan tol dalam periode 2015-2018 mencapai 782 kilometer. Hingga akhir 2019, target jalan tol baru ditargetkan mencapai 1.677 kilometer. Moeldoko menyebut, pemerintah juga membangun jalan perbatasan di Kalimantan dan Trans Papua, wilayah dengan populasi penduduk yang minim.
Di samping jalan, Kementerian PUPR melansir hingga 2018, jumlah bendungan baru yang rampung mencapai 13 bendungan. Sementara itu, jumlah bendungan dalam penyelesaian sebanyak 43 bendungan. Pembangunan bendungan juga dibarengi dengan jaringan irigasi yang mana telah mencapai 860.015 hektare.
Dia mengimbuhkan, pembangunan infrastruktur telah berdampak luas di beberapa aspek sehinggan mendorong peningkatna kesejahteraaan. "Lebih dari sekadar ekonomi, infrastrutkur adalah membangun peradaban," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
