Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tak Sampai 7%, Berkah atau Musibah bagi Jokowi?

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% pada 2018, tapi masih di bawah angka yang dijanjikan Jokowi pada Pemilu 2014, yang sebesar 7%. Apakah capaian ini dapat menjadi berkah atau justru menjadi musibah jelang Pilpres 2019?
Lalu Rahadian | 08 Februari 2019 18:21 WIB
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,17% pada 2018 dapat membawa berkah maupun musibah bagi Presiden Joko Widodo. Pasalnya, meski capaian itu lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 5,07%, tapi masih di bawah angka yang dijanjikannya pada Pemilu 2014, yaitu 7%.

Sejak Jokowi menjabat presiden, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di angka 5%. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,88%, kemudian angka itu naik menjadi 5,03% pada 2016.

Pada 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,07%, dan naik lagi ke angka 5,17% pada tahun lalu. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu naik sejak Jokowi menjabat presiden, tapi tak beranjak dari angka 5%.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin Irma Suryani Chaniago menganggap pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong baik jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara tetangga. Dia mendasarkan argumennya pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal II/2018.

“Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,27% year-on-year (yoy). Sementara itu, Malaysia tumbuh 4,5%, Singapura 3,8%, Thailand 4,6%. Indonesia hanya kalah dari Filipina yang tumbuh 6%. Bayangkan di tengah carut marut ekonomi global, kita masih bisa survive di angka 5,27%,” ujar Irma kepada Bisnis, Kamis (7/2/2019).

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di angka 5% selama 2015-2018 tidak berarti buruk. Jika kondisi perekonomian global sedang bagus, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini bisa lebih tinggi lagi.

Karyawan menata uang di Cash Center PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Jakarta, Kamis (20/12/2018)./JIBI-Abdullah Azzam

Anggota Komisi IX DPR RI itu juga menyinggung membaiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai prestasi pemerintahan Jokowi. Irma mengatakan jika ekonomi memburuk, tidak mungkin saat ini nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.000.

“Bahkan, hebatnya, penerimaan negara malah surplus pada 2018,” tambahnya.

Pembangunan infrastruktur dan deregulasi kebijakan terkait ekonomi dinilai dapat membuat target pertumbuhan ekonomi di angka 7% menjadi tidak mustahil.

Belum Cukup
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (6/2), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 ditopang tingginya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,74%. Setelah itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,17% dan komponen lainnya 0,26%.

Tingginya kontribusi PK-RT terhadap pertumbuhan ekonomi dianggap positif oleh Irma, meski sejak awal Jokowi kerap menyebut hendak mengubah paradigma masyarakat dari yang gemar konsumsi menjadi produktif.

“Tentu [hal positif], tetapi memang butuh keleluasaan APBN dan waktu yang cukup karena mengubah paradigma masyarakat tidak seperti membalikkan telapak tangan,” tuturnya.

Pandangan serupa disampaikan anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Drajad Wibowo. Dia menganggap proporsi konsumsi rumah tangga dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih wajar.

Meski begitu, Drajad menilai pertumbuhan konsumsi di Indonesia stagnan. Hal ini kemudian disebut berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Justru pertumbuhan konsumsi yang stagnan ini yang berperan besar terhadap stagnannya pertumbuhan ekonomi Indonesia,” paparnya.

Pengunjung mengamati mobil baru yang dipamerkan di pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/12/2018)./JIBI-Rachman

Berdasarkan rilis BPS, sepanjang 2018 PK-RT tumbuh sebesar 5,05%. Pada 2017, laju pertumbuhan PK-RT ada di angka 4,94%, menurun dibanding periode 2016 sebesar 5,01%.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, hal tersebut dianggap tidak cukup oleh lawan politik Jokowi pada Pemilu 2019. Drajad berpendapat pertumbuhan ekonomi harusnya bisa lebih dari 5,17%.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN itu menyebut gencarnya belanja infrastruktur selama pemerintahan Jokowi gagal mengangkat perekonomian nasional. Dia juga mengkritisi kesalahan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki pemerintah dan tertuang dalam APBN 2018.

“Pemerintah melalui APBN memproyeksikan [pertumbuhan] 5,4%. Kedua, rata-rata pertumbuhan 2015-2018 hanya sekitar 5%. Padahal, Presiden Jokowi menjanjikan pertumbuhan 7% per tahun. Jadi wajar jika janji tersebut ditagih, baik oleh pesaing politik maupun pelaku usaha,” terang Drajad.

Dia berpandangan harusnya belanja infrastruktur yang masif di era kepemimpinan Jokowi dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi besar. Tata kelola belanja infrastruktur pemerintah pun diduga ada yang salah.

“Bandingkan dengan Amerika Serikat saat the Great Depression. AS keluar dari depresi ekonomi itu melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran. Belanja infrastruktur menjadi sebuah stimulus Keynesian. Di Indonesia, selama periode Pak Jokowi, belanja infrastruktur malah gagal menjadi stimulus Keynesian,” ujar Drajad.

Tak Berhasil Penuhi Janji
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menganggap perekonomian Indonesia tidak stagnan karena adanya pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Tetapi, Jokowi tetap disebut gagal memenuhi janjinya yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% per tahun.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% dinilai cukup baik jika melihat kondisi perekonomian saat ini.

“Inflasi bisa kita jaga di angka 3,13%. Maka dari itu, tingkat konsumsi rumah tangga kita naik. Konsumsi rumah tangga ini penting mengingat lebih dari separuh PDB berasal darinya. Investasi fisik yang digambarkan oleh PMTB juga menunjukkan kinerja positif,” jelasnya.

Seorang pekerja berdiri di antara tumpukan karung gula./Bloomberg

Perhatian khusus diberikan kepada tingginya angka impor 2018, yang diduga bersumber pada masifnya pembangunan infrastruktur. Komponen infrastruktur disebut masih banyak menggunakan barang-barang dari luar negeri.

Selain itu, impor komoditas pangan juga masih tinggi, misalnya gula.

Dari catatan BPS, net ekspor berada dalam posisi minus 0,99% sedangkan impor tumbuh 12,04%.

Pemerintah pun disarankan untuk terus mendorong peningkatan kontribusi PMTB terhadap pembentukan PDB dan diharapkan tetap menjaga tingkat konsumsi rumah tangga agar pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tidak minus.

“Jika kita biarkan konsumsi rumah tangga turun, pertumbuhan ekonomi bisa-bisa minus karena kontribusinya sekarang yang besar,” tutur Huda.

Tag : Pertumbuhan Ekonomi, fokus
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top