Peran Pengusaha Dibutuhkan untuk Tingkatkan Sertifikasi Pekerja Pariwisata

Peningkatan sertifikasi tenaga kerja di sektor pariwisata membutuhkan peran pelaku usaha. 
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 06 Februari 2019  |  19:10 WIB
Peran Pengusaha Dibutuhkan untuk Tingkatkan Sertifikasi Pekerja Pariwisata
Pemandu wisata - freetoursydney.com.au

Bisnis.com, JAKARTA -- Peningkatan sertifikasi tenaga kerja di sektor pariwisata membutuhkan peran pelaku usaha. 

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan hingga akhir tahun lalu sebanyak 400.000 tenaga kerja di sektor pariwisata yang telah tersertifikasi. 

Ditargetkan hingga akhir tahun ini terdapat 500.000 tenaga kerja di sektor pariwisata yang tersertifikasi. 

Adapun untuk mencapai target 500.000 tenaga kerja tersertifikasi itu, Kemenpar akan mensertifikasi sebanyak 70.000 pekerja dan sebanyak 65.000 pekerja akan disertifikasi secara mandiri. 

"Yang sudah tersertifikasi masih sedikit yakni 400.000 orang di akhir tahun lalu. Tahun ini akan tambah lagi jadi 500.000 pekerja," ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini. 

Jumlah pekerja yang telah tersertifikasi ini baru sebesar 4,2% dari total tenaga kerja di sektor pariwisata yang sebanyak 12,6 juta orang. 

Menurut Arief, jumlah tenaga kerja ini pun masih kurang dapat memenuhi kebutuhan di sektor pariwisata. Tahun ini, pihaknya menargetkan tambahan 400.000 tenaga kerja di sektor pariwisata sehingga pada akhir tahun jumlah pekerja menjadi 13 juta orang. 

Arief tak memungkiri pengembangan SDM kepariwisataan merupakan salah satu pekerjaan rumah yang paling menantang. 

Apalagi, pemerintah mematok target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini. 

Oleh karena itu, persoalan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ahli di sektor pariwisata dan sertifikasi pekerja membutuhkan peran dari pelaku usaha. 

"Jumlah pekerja di sektor pariwisata, masih sedikit bila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk. Indonesia urutan ke lima dibandingkan dengan negara Asean lainnya terkait jumlah tenaga kerja sektor pariwisatanya. Ini perlu peran dari dunia usaha. Kalau dari pemerintah sendiri enggak mampu," kata Arief.

Selama ini lulusan program studi pariwisata di Tanah Air yang sudah tersertifikasi memang didorong untuk bekerja di luar negeri. 

Hal itu dilakukan agar kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata dari Tanah Air tak dipandang sebelah mata oleh negera lain. 

"Ya memang dilema buat saya. Di satu sisi kekurangan tenaga kerja ahli dan tersertifikasi di sini. Tapi saya lebih memilih mengirimkan mereka lulusan baru ini untuk luar negeri untuk kerja di sana agar enggak dipandang sebelah mata," tuturnya. 

Saat ini yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM yakni akan menerapkan kurikulum berstandar global untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Pariwisata di seluruh Indonesia.

Untuk menjadi kelas dunia maka PTN Pariwisata yang dikelola Kemenpar harus memiliki kurikulum yang berstandar global baik dari sisi lulusan, dosen, dan institusinya.

“Caranya membangun STP berkelas dunia, saya punya jurus 3C yaitu Curriculum, Certification, Center of Excellence,” ucapnya. 

PTN pariwisata seluruhnya harus disertifikasi oleh lembaga global dan prestisius. Lalu, PTN pariwisata harus mampu memainkan peran sebagai pusat keunggulan bagi bidang spesialisasinya masing-masing.

“Jadi sekolah pariwisata ini juga sebagai pusat pengembangan wisata religi dan budaya. Di sisi lain, juga memuat fungsi English Learning Center hingga Pembelajaran Wirausaha bagi para Profesional Industri Pariwisata. Formulasi ini ideal bagi 6 UPT Sekolah Tinggi Pariwisata," ucap Arief.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum  Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menuturkan sumber daya manusia di sektor pariwisata menjadi salah satu unsur penentu keberhasilan capaian pariwisata dari 3 unsur penting yakni pengadaan dan penambahan destinasi, sumber daya manusia dan promosi.

"Saat ini SDM sudah lumayan tapi harus tetap ditingkatkan. Peningkatan kualitas SDM bisa dilakukan dengan kerja sama yang maksimal antara lembaga pendidikan dengn industri/pelaku usaha," ujarnya.

Saat ini, Asita telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja. 

"Kami harapkan lembaga pendidikan bisa lebih meningkatkan program PKL dan orientasi lapangan sehingga lulusannya bisa lebih berkualitas dan sesuai dengan market," katanya. 

Memang saat ini terkendala biaya untuk meningkatkan kompetensi para pekerja di sektor pariwisata. Pasalnya, biaya yang tak murah untuk menambah kompetensi dan sertifikasi.

"Memang butuh biaya yang besar untuk menambah kompetensi dan sertifikasi pekerja," ucap Budijanto.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi berpendapat memang untuk meningkatkan kompetensi dan sertifikasi pekerja pariwisata membutuhkan peran dari dunia usaha. 

Namun, hal itu membutuhkan biaya yang tak sedikit sehingga tak semua pelaku usaha mampu. 

"Ini harus ada solusi dan duduk bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk peningkatan kualitas SDM," ujarnya. 

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azahari berpendapat sampai saat ini pemerintah belum memiliki perencanaan tenaga kerja bidang pariwisata. 

Padahal ini diperlukan untuk meningkatkan sertifikasi kemampuan sumber daya manusia. 

Hingga saat ini, lanjutnya, tak ada data pasti jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dan jumlah pekerja yang tersertifikasi.

"Bagaimana mau mengadakan sertifikasi tenaga kerja pariwisata, karena tidak mengetahui berapa jumlah sebenarnya keadaan kebutuhan tenaga kerja dan juga jabatan  apa saja yang ada saat ini," katanya. 

Menurutnya, tak ada data pasti kebutuhan pekerja di sektor pariwisata inilah yang menjadi penyebab banyaknya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menganggur. 

"Memang banyak sekolah training untuk pariwisata tapi ini tak ada data pasti untuk berapa banyak jumlah pekerja di sektor pariwisata, apakah di hotel, di travel agen, atau di restoran sehingga untuk benar-benar tau kebutuhannya berapa pun tak ada," ucap Azril.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menuturkan untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata, pihaknya mendatangkan instruktur dari pelaku usaha untuk melatih di Balai Latihan Kerja. 

Dengan  pelatih/instruktur yang berasal dari dunia usaha diharapkan lulusan dari BLK ini mampu dapat terserap di industri pariwisata. 

"Kami juga bangun BLK di kawasan destinasi pariwisata," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pariwisata

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top