Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan bahan bakar minyak yang berasal dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) mencapai 13 juta kiloliter atau 235.247 barel per hari (bph) pada 2025.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan bahwa selain bahan bakar minyak (BBM) dari minyak kelapa sawit, saat ini penyerapan biodiesel sudah mencapai 6 juta kiloliter atau 108.576 bph selama 1 tahun.
Dia berharap agar bahan bakar minyak jenis gasolin (Premium, Pertalite, Pertamax, dan avtur) juga berasal dari bahan bakar nabati, terutama sawit atau CPO).
Saat ini, penggunaan CPO baru sebatas untuk bahan bakar diesel (Solar). Seluruh Solar yang dijual wajib dicampur dengan 20% biodiesel (fatty acid methyl ether/FAME).
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) sedang merancang Kilang Plaju agar dapat mengolah 100% bahan bakar nabati menjadi gasoline (green fuel). Jadi, ke depan, Kilang Palju dapat menghasilkan Premium yang 100% berasal dari minyak sawit.
“Semua itu bahan baku utamanya merupakan CPO, semuanya ada di dalam negri. Jadi, multifungsi dan multimanfaat,” katanya dalam penandatanganan kerja sama Pertamina dan Eni pengolahan CPO serta penandatanganan head of term sheet of joint venture agreement di Roma, Italia, Rabu (30/1/2019).
Rida menuturkan, untuk mencapai target 13 juta kl, pemerintah akan menggerakkan badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero) sebagai instrumen yang melakukan inisiatif kendati mekanisme yang dilakukan tetap menggunakna skema bisnis.
Pertamina telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan perusahaan minyak asal Italia, Eni S.p.A. untuk membangun kilang minyak yang dapat mengolah biodiesel dan biofuel.
Dalam perjanjian itu termasuk potensi untuk mengembangkan kilang hijau dan peluang perdagangan bisnis migas, dan produk lainnya.
“Pertamina kan punya aset dalam negri, sedangkan mereka [Eni] punya finansial. Kami saat ini juga punya tenaga ahli dan ternyata mereka mau investasi.”
Selanjutnya, ungkap Rida, untuk mendukung kerja sama yang telah terjalin itu, pemerintah akan memberikan dukungan sejumlah regulasi dari berbagai sektor yang tidak hanya berasal dari Kementerian ESDM.
“Kerja sama ini ada yang memproses [green fuel] di sini [Italia]. Bahan baku di Indonesia dibawa dan diproses di sini kemudian produk green fuel dibawa lagi ke Indonesia. Keluar dari Indonesia [ekspor] kena bea keluar, masuk [impor] kena bea masuk mahal sekali sehingga bisa keluar dari tujuan awal. Itu yang belum diatur.”
Saat ini, lanjut Rida, tantangan implementasinya memang masih harus berkompetisi dengan penggunaan bahan bakar fosil. Pasalnya, ungkap dia, masih banyak yang lebih memilih menggunakan minyak sawit bekas (jelantah) dibandingkan dengan CPO murni.
Rida pun meyakini, pemanfaatan energi terbarukan menjadi suatu keniscayaan. Banyak faktor yang mendasarinya. Pertama, cadangan bahan bakar berbasis fosil makin menipis. Kedua, konsumsi BBM terus meningkat. Ketiga, impor minyak dan BBM selama ini cukup menguras devisa negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
