Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyiapkan sejumlah strategi jangka pendek untuk mendongkrak ekspor nonmigas Tanah Air guna memperbaiki neraca perdagangan saat ini yang posisi sepanjang 2018 mengalami defisit US$8,57 miliar.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso mengatakan bahwa sejumlah strategi jangka pendek yang disiapkan tersebut pemberian insentif perpajakan dan penyederhanaan prosedur ekspor untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi.
"Secara garis besar strategi jangka pendek yang disiapkan yakni pemberian insentif perpajakan dan penyederhanaan prosedur ekspor," ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (16/1/2019).
Namun demikian, Bambang masih enggan memperinci bentuk insentif pajak serta penyederhanaan prosedur ekspor seperti apakah yang bakal diberikan oleh pemerintah, karena saat ini masih dalam pembahasan intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Bentuknya sekarang masih dalam proses pematangan, kalau sudah waktunya akan disampaikan. Saat ini masih pembahasan yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga sedang berjalan," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan Bisnis.com, di Kemenko Perekonomian, Rabu (16/1/2019) Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution diketahui sedang menggelar dua rapat koordinasi yakni Rakor Upaya Peningkatan Ekspor Komoditas Kakao dan Rakor Upaya Peningkatan Ekspor di Sektor Perikanan.
Rakor dilakukan untuk mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam upaya peningkatan ekspor kakao dan penurunan impor kakao, serta peningkatan ekspor untuk sektor perikanan, sehingga diperlukan strategi penguatan baik dari hulu hingga hilir.
Asisten Deputi Perkebunan Holtikultura Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wilistra Danny mengakui ketergantungan impor terhadap komoditas kakao masih cukup tinggi karena produksi kakao di dalam negeri masih jauh dari kebutuhan.
Menurut data Kementan, produksi biji kakao 2018 diperkirakan menyentuh 350 ribu ton atau naik 16,68% dibanding tahun sebelumnya 300 ribu ton.
"Iya potensinya [ekspor kakao] kan ada, memang di hulunya harus ditata dengan baik. Supaya produktivitasnya membaik meningkat sehingga ketergantungan kita untuk impor kakao bisa terus kita kurangi," ujarnya, Rabu (16/1/2019).
Kendati demikian, lanjut Willistra, rakor kakao tersebut belum menghasilkan keputusan apapun, karena memang baru tahap awalan yakni laporan identifikasi hambatan maupun usulan kebijakan dari kementerian atau lembaga terkait untuk upaya percepatan peningkatan ekspor tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
