DPR Apresiasi Kinerja Pengelolaan APBN 2018

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR mengapresiasi kinerja pemerintah yang mampu merealisasikan pendapatan negara hingga melebihi target.
Edi Suwiknyo | 02 Januari 2019 17:29 WIB
M. Misbakhun. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi XI DPR mengapresiasi kinerja pemerintah yang mampu merealisasikan pendapatan negara hingga melebihi target.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, Presiden Jokowi sejak mengawali pemerintahannya pada 2014 sudah bertekad mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi, termasuk dengan menggenjot penerimaan negara. Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, penerimaan negara meliputi sektor pajak, cukai, kepabeanan dan hibah.

“Jadi jika sekarang penerimaan negara melebihi 100% dari yang dipatok dalam APBN 2018, itu adalah buah dari upaya Pak Jokowi membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan di sektor penerimaan negara,” ujar Misbakhun melalui keterangan resminya, Rabu (2/1/2018).

Mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menyebut bahwa salah satu ikhtiar pemerintah dalam menggenjot penerimaan negara yakni dengan menuntaskan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Pemerintah, tutur Misbakhun, juga mereformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan tax ratio. Selain itu, pemerintah bersama DPR juga merevisi Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP).

“Pemerintah di awal pemerintahannya merencanakan dua program besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Yaitu program tax amnesty untuk melakukan reformasi di sektor pajak dalam rangka menaikkan tax ratio dan merombak UU Penerimaan Negara Bukan Pajak,” tuturnya.

Kendati demikian, dia juga mendorong pemerintah melakukan reformasi pajak berkelanjutan melalui perubahan tarif yang lebih kompetitif di kawasan regional. Dengan demikian, Indonesia makin menarik bagi investor sehingga foreign direct investment atau penanaman modal asing (PMA) terus mengalir.

Misbakhun juga mengingatkan pemerintah agar dalam melakukan reformasi perpajakan memperhatikan ekonomi digital. “Digitalisasi ekonomi menggeser ekonomi konvensional, sehingga aturan pajak bisa lebih ter-update,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top