Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pengendalian Minuman Beralkohol meminta pemerintah mempercepat proses pembahasan.
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pelarangan Minuman Beralkohol Abdul Fikri Faqih menuturkan saat ini kendala terbesar penuntasan aturan adalah ketidak hadiran perwakilan pemerintah dari jajaran eselon I. Padahal dalam pembentukan rancangan undang-undang, kehadiran pejabat struktural pemerintah setingkat eselon I merupakan salah satu prasyarat dilakukan pembahasan.
“Menurut UU MD3 pembahasan RUU bila tidak dihadiri eselon 1 dari kementrian yang ditugasi oleh Surpres untuk membahas hal ini tidak hadir maka pembahasan resmi tidak boleh dilakukan,” kata Faqih, Rabu (19/12/2018).
Dia menyebutkan, legislatif sebagai inisiator dari rancangan ini sangat berharap beleid ini dapat rampung sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR 2014-2019. Namun faktanya pemerintah sering tidak hadir di pembahasan pansus RUU ini.
“Jadi pembahasan RUU itu tidak hanya kuorumnya anggota DPR, namun kehadiran eselon 1 leading sector pemerintah juga harus hadir,” katanya.
Lebih lanjut dia menyebutkan, saat ini jajaran pimpinan Pansus melakukan pendekatan kepada pemerintah. Harapannya loby ini dapat mengubah sikap jajaran pemerintahan sehingga dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Ketua pansus sudah melakukan loby-loby namun mungkin masih belum efektif,” katanya.
Pengendalian minuman beralkohol sendiri telah dilakukan pemerintah. Aturan terakhir yakni Permendag Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Beleid ini melarang industri menjual produk beralkohol di minimarket dan penjual pengecer. Beleid ini menekan industri yang membuat membuat perusahaan dibayangi ketidakpastian pemasaran termasuk menerapkan rencana strategis dan memperluas usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
