Bisnis.com, JAKARTA – Upaya pemerintah daerah menggunakan dana desa untuk pengendalian iklim menjadi perhatian masyarakat dunia pada Konferensi Perubahan Iklim COP-24 UNFCCC di Katowice, Polandia.
Adapun, dua pemerintah daerah yang mempresentasikan kesuksesan upaya mereka mengendalikan perubahan iklim adalah dari Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Pidie, di Aceh. Berdasarkan siaran pers yang diterima Bisnis, Selasa (11/12/2018), Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menceritakan, Pemda telah belajar dari banjir bandang 2016 sehingga mereka menyusun upaya pengendalian iklim untuk mitigasi bencana.
Dia mencontohkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengembangkan kurikulum lingkungan hidup, khususnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sementara pada Dinas Pertanian memiliki rencana aksi revitalisasi pertanian, integrated farming system, penggunaan pupuk organik, dan pengembangan verietas benih tahan iklim.
“Begitupun pada Dinas Kesehatan yang memiliki program Gemerlap Sehat (Gerakan Menata Rumah, Lingkungan, dan Pemukiman Sehat”, kata Nelson melalui keterangan resmi, Selasa (11/12/2018).
Nelson juga mengutarakan, upaya lain yang dilakukan misalnya dengan meningkatkan dukungan pendanaan. Salah satunya dengan mengalokasikan 10% dari dana desa untuk anggaran lingkungan, serta bekerjasama dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, serta lembaga swadaya masyarakat.
“Dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sejak 2016, penyakit DBD dan malaria menurun di gorontalo, bencana banjir berkurang, dan yang terutama kerusakan lingkungan juga menurun”, tutur Nelson.
Berbeda dengan Gorontalo, di Kabupaten Pidie lebih mengutamakan penyelamatan hutan. Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah T.M. Daud, mengutarakan bahwa Aceh yang merupakan benteng terakhir hutan Sumatera mempunyai potensi kawasan hutan seluas 3 juta hektare, dimana 80%-nya adalah hutan lindung. “Di sana terdapat 400 gajah sumatera, 70 badak sumatera, 100 harimau sumatera, 6.000 orangutan”, kata Fadhlullah.
Menurut Fadhlullah, pemerintah daerah mempunyai pemikiran bahwa desa adalah garda terdepan dalam menjaga hutan dan pengendalian perubahan iklim. Untuk itu, dana desa dialokasikan sebagiannya untuk perubahan iklim. “Kami menambahkan aspek ekologi ke dalam dana desa, yang diprioritaskan untuk perlindungan hutan dan lingkungan. Karena dengan menjaga hutan, ekonomi akan meningkat," ucap Fadhlullah.
Sementara itu, Deputi Walikota Katowice - Polandia, Mariusz Skiba, yang juga hadir berpartisipasi dalam sesi diskusi tersebut mengatakan sangat senang bisa bertukar pengalaman dengan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
“Pengalaman ini sangat berarti bagi kami, karena satu provinsi seperti Aceh saja bisa mempunyai hutan 80%, sementara kami disini hanya punya 50% areanya yang berhutan, dan kami ingin melindungi area tersebut tetap hijau”, ucap Skiba.
Indonesia telah menyatakan komitmen berkontribusi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% melalui kerjasama internasional. Pengurangan emisi tersebut dilakukan melalui lima sektor utama, yaitu; sektor hutan dan lahan (17,20%), energi (11%), limbah (0,38%), industrial process and product used/IPPU (0,10%) dan pertanian (0,32%). Kehadiran delegasi dan paviliun Indonesia pada COP-24 diharapkan dapat mereprentasikan upaya-upaya Indonesia dalam perubahan iklim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
