Kurangi Pengangguran Lulusan SMK, Jumlah Guru Produktif Harus Ditambah

Bisnis.com, JAKARTA — Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia membutuhkan 87.000 hingga 90.000 guru produktif untuk dapat mengurangi angka pengangguran lulusan sekolah vokasi.

Berdasarkan survei angkatan kerja Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, dari 6,8 juta jumlah pengangguran di Tanah Air, sebesar 20,7% atau 1,4 juta orang di antaranya berasal dari kalangan lulusan sekolah kejuruan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, hingga saat ini baru ada sekitar 15.000 guru produktif yang dimiliki oleh SMK di Indonesia.

“Kebutuhannya sekitar 87.000 hingga 90.000 guru produktif, sedangkan yang ada saat ini baru 15.000 guru sehingga kekurangannya sekitar 72.000 hingga 75.000 guru produktif,” ujarnya, Rabu (5/12/2018).

Selama ini, sebutnya, untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK-SMK, pemerintah melakukan program guru keahlian ganda.

Namun, dia mengakui upaya tersebut tak cukup signifikan dalam menambah jumlah guru produktif yang hanya sebesar 37% dari total guru SMK di Tanah Air. Adapun, sisanya sebesar 63% merupakan guru adaptif dan akademik.

Tahun depan, sebut Muhadjir, untuk memenuhi kekurangan guru produktif di SMK, Kemendikbud akan menerapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, skema tersebut dapat menjadi pintu pembuka dalam merekrut guru yang berkeahlian dan yang bersumber dari dunia industri. Selain itu, skema tersebut memungkinkan perekrutan guru yang berasal dari para pensiunan yang dari dunia industri.

“Para pensiunan dunia industri yang tak lagi membutuhkan uang bisa direkrut menjadi guru SMK melalui skema ini. Kebutuhan guru produktif bisa dipenuhi dari dunia industri dan mempercepat revitalisasi,” ucapnya.

SALAH KELOLA

Mendikbud tak menampik bahwa selama ini terdapat kesalahan dalam pengelolaan SMK. Menurutnya, pembangunan SMK kerap kali didasari oleh ketersediaan bukan oleh permintaan kebutuhan dari dunia usaha.

“Banyak lulusan SMK yang tidak terserap dunia kerja. Dari tahun lalu, kami melakukan revitalisasi sekolah kejuruan, yang disesuaikan dengan kebutuhan industri termasuk kurikulumnya. Ke depannya, [kami berharap akan ada lebih banyak] lulusan SMK yang terserap dunia industri,” tutur Muhadjir.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, untuk mengurangi pengangguran lulusan SMK perlu ada standardisasi sistem pendidikan sekolah kejuruan.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berguna untuk menentukan acuan utama, termasuk dalam bidang pendidikan.

“Kewajiban standardisasi ditegaskan pada UU No.23/2014. Jadi seharusnya tidak bisa SMK satu sama lain jauh [perbandingan] kualitasnya. Ini yang menyebabkan banyak [lulusan SMK] yang tak terserap di [dunia] industri sehingga perlu standar dan NSPK ini,” ujarnya.

Selain itu, sebut Darmin, pemerintah tengah menyusun roadmap atau peta jalan kebijakan pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia pada rentang 2017—2025.

Peta jalan tersebut tidak hanya berfokus pada SMK tetapi juga pada pendidikan politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta turut melibatkan peran industri secara masif.

Adapun, revitalisasi SMK dilakukan mulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri pada masa depan hingga sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

“Selain itu, ada juga program pemagangan di industri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa, program pelatihan guru, hingga perbaikan sistem seleksi yang sesuai dengan keahlian dan peningkatan minat calon siswa menjadi siswa SMK,” kata Darmin.

Lalu, lanjut Darmin, pemerintah pusat juga akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi (pempprov) yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi daerah yang harus dikembangkan. Terlebih, kewenangan SMK terdapat di pemprov sehingga revitalisasi dapat dilakukan secara masif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Revitalisasi ini bukan hanya dapat mengurangi pengangguran tetapi juga mengantarkan perekonomian Indonesia agar bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya dan menjadikan SDM Indonesia berdaya saing tinggi hingga di tingkat global,” tuturnya.

Saat dihubungi terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengusulkan agar pemerintah merombak total kurikulum SMK dan sekolah vokasi dengan memperbanyak magang dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri.

Memang, tegasnya, banyak lulusan SMK yang belum terserap oleh dunia industri karena kontribusi keterlibatan dunia usaha untuk mencetak lulusan SMK belum begitu besar.

“Sekarang ini, baru dalam bentuk gentle agreement, pihak perusahaan dan SMK hanya menyepakati jumlah lulusan yang akan ditarik ke perusahaan, tidak ada kerja sama yang bersifat mengikat,” ucapnya.

Dia berharap pemerintah segera menerapkan aturan di mana sebesar 70% sekolah kejuruan diisi oleh teori dari guru SMK yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat, sedangkan 30% sisanya harus diisi oleh para praktisi dari industri.

“Pengajarannya pun tak hanya di kelas. Langsung latihan di Balai Latihan Kerja. Kalau bisa, ikut program magang sebanyak mungkin untuk menambah pengalaman. Kalau ini diterapkan lulusan SMK siap terjun ke industri,” ujar Bhima.

Berdasarkan data Kemendikbud, hingga akhir 2017, jumlah SMK baik negeri maupun swasta mencapai 13.926 unit, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 13.236 unit.

Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak sebelumnya meminta agar alokasi anggaran pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja diberikan pada satu lembaga atau kementerian.

Selama ini, menurutnya, anggaran pengembangan vokasi yang bernilai Rp23,5 triliun pada APBN 2018 tersebar di 13 kementerian.

“Mestinya dana vokasi ini dijadikan 1 tempat untuk pengembangan keterampilan tenaga kerja. Tak semua kementerian mengoptimalkan dana ini,” ujarnya.

Selain itu, tambah Payaman, yang diperlukan oleh lulusan SMK saat ini adalah sertifikasi keahlian tenaga kerja di sejumlah bidang.

Pasalnya, angka sertifikasi lulusan SMK masih terbilang kecil yakni kurang dari 1% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya sertifikasi keahlian.

Data Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia